Ringkasan Berita:

• Stok beras nasional aman di angka 3,8 juta ton, termasuk 1 juta ton untuk operasi pasar SPHP hingga awal 2026.
• Operasi pasar dan pengawasan distributor/pedagang diperkuat, dengan sanksi tegas bagi pelanggar HET dan mutu beras.
• Kenaikan harga beras turun dari 233 menjadi 59 kabupaten/kota, berkat kolaborasi Kementan, Kemendagri, Kemendag, Bulog, dan Polri.

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga beras nasional melalui langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (20/10/2025), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman, sementara langkah pengawasan dan operasi pasar akan diperkuat di seluruh daerah.

Mentan Amran yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa dalam dua pekan ke depan, pemerintah akan mengintensifkan operasi pasar.

Ia menyampaikan stok beras nasional saat ini berkisar 3,8 juta ton, termasuk 1 juta ton lebih untuk operasi pasar SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) hingga Januari-Februari 2026.

”Harga beras secara nasional mulai turun. Tetapi dalam Ratas terakhir, Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita semua agar harga turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar,” kata Mentan Amran dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Kapolri, Dirut Bulog, dan jajaran.

Ia mengungkapkan bahwa operasi pasar akan bergerak paralel dengan pengawasan terhadap distributor ataupun pengecer beras di seluruh Indonesia.

Sejumlah pihak termasuk Dikrimsus, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas terkait, dan Perum Bulog akan berkolaborasi untuk melakukan pemantauan ini.

”Kata kuncinya, Bapak Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan penguatan pengawasan dan intervensi pasar,” ungkapnya.

Tidak main-main, pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi distributor ataupun pengecer yang masih menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) ataupun tidak sesuai dengan mutu.

”Kami imbau distributor, pedagang, pengecer seluruh Indonesia yang kami cintai, tolong patuhi regulasi yang ada yaitu mengikuti HET. Kalau masih ada yang melanggar, harganya di atas HET kemudian label tidak sesuai mutu, dengan segala kerendahan hati, kami berikan surat teguran, kalau tidak diindahkan izinnya bisa dicabut,” tegas Mentan Amran.

Baca juga: Akademisi Sebut Strategi Pemerintah Dalam Penyaluran SPHP Mampu Kendalikan Harga Beras

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyebutkan saat ini kenaikan harga beras terjadi di 59 kabupaten/kota dari sebelumnya pernah tercatat di 233 kabupaten/kota. Ia mendukung langkah penuh Mentan Amran untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar dan penyaluran beras SPHP.

”Pada Agustus lalu kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Tapi dengan operasi pasar yang dikerjakan bersama sehingga akhirnya di angka 59. Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya,” terangnya.

Perkuat Pengawasan Pasar

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan siap bersinergi untuk melakukan pemantauan di pasar guna memastikan kebutuhan bahan pokok stabil.

”Kami akan terus kolaborasi untuk penyaluran beras SPHP oleh Bulog. Selain itu, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan harga. Kami siap bekerja sama dan melakukan pengawasan,” ungkapnya.