Menurutnya, capaian tersebut membuktikan kemampuan lembaga penegak hukum Indonesia untuk bekerja efektif dan transparan. 

“Rp13,2 triliun bukan angka kecil. Ini hasil kerja serius yang harus dihargai, karena menunjukkan negara masih bisa memulihkan haknya,” kata Hardjuno.

Namun, Hardjuno juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dari langkah ini. 

“Jangan berhenti di satu kasus besar. Semangatnya harus diteruskan ke sektor-sektor lain yang rawan penyimpangan. Momentum seperti ini langka, jadi harus dijaga konsistensinya,” tegasnya.

Baca juga: Kejagung Serahkan Uang Sitaan Hasil Korupsi CPO Rp 13,2 Triliun ke Menkeu Purbaya Disaksikan Prabowo

Ia menilai bila pemerintah dan aparat hukum terus berkolaborasi dengan prinsip keadilan substantif, Indonesia akan melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih berdaulat dan dipercaya rakyat. 

“Kuncinya adalah keberlanjutan. Keberhasilan hukum harus terhubung dengan keadilan ekonomi,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Hardjuno menyampaikan bahwa kritisisme terhadap pemerintahan dan juga penegakan hukum harus terus dipupuk. 

Dan di saat yang sama, semua harus bisa melihat fakta yang terjadi. 

Dari sana, baik pemerintahlah maupun rakyat bisa bersama-sama mencapai cita-cita negara adil makmur tanpa korupsi.

"Saya berdoa Presiden benar-benar melanjutkan ini semua dan mengerjakan apa yang beliau terus katakan yakni melawan mafia-mafia hukum yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara kita," pungkasnya. 

Lebih lanjut, Hardjuni mengaku optimismenya terhadap arah kepemimpinan nasional saat ini. 

“Saya melihat keberanian dan kejelasan arah kebijakan hukum Presiden Prabowo sebagai harapan baru. Jika langkah seperti ini konsisten dijalankan, maka kita sedang menyaksikan lahirnya era baru 34 hukum untuk rakyat, ekonomi untuk bangsa,” tutupnya.