TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah pengamat dan pelaku usaha mulai mengajukan evaluasi.

Sorotan utama datang dari kalangan pengusaha yang menuntut kepastian regulasi di tengah dinamika politik dan birokrasi yang dinilai belum sinkron.

“Kami coba sesuaikan. Dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya mesti dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, dalam diskusi Katadata Policy Dialogue bertajuk Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics, Selasa (21/10).

Menurut Sanny, sejak periode kedua Presiden Joko Widodo hingga tahun pertama Prabowo Subianto, urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dari tarik-menarik politik.

Ia mencontohkan pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet yang justru membuat koordinasi antar-lembaga belum optimal.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Mohammad Ikhsan, menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “erosi teknokrasi.”

Ia mengkritik kebijakan Biodiesel 50 persen (B50) yang akan diterapkan tahun depan, yang menurutnya tidak menguntungkan bagi negara maupun pelaku industri.

“Ini nggak make sense. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. What for? Mestinya ada teknokrasi,” tegas Ikhsan.

Baca juga: Presiden Prabowo Apresiasi Capaian Inflasi, Begini Cara Kemendagri Jaga Stabilitas Harga

Ia juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan efisiensi.

Di satu sisi, jargon efisiensi digaungkan, namun di sisi lain, belanja alutsista meningkat dan kabinet makin gemuk.

Baginya, secara angka ini tak layak dalam pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

“Di mana letak efisiensi kalau kita bangun tentara yang besar, gapnya geopolitik apa bener mau perang. Kabinet yang besar, all overrated cost. Pasti ICOR naik. Yang disebut ICOR itu, you have to be slim, efficient,” ujarnya.

Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, menambahkan bahwa birokrasi yang kuat dan netral adalah fondasi negara maju.

Ia mengingatkan agar birokrasi tidak ditarik ke kepentingan politik praktis.

“Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, bahkan gak bisa ditawar, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” kata Siti.