Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Jadi Kanibal UMKM dan BUMD, Ini Sorotan CELIOS

CELIOS menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi 'kanibal' bagi usaha lain di tingkat desa seperti UMKM dan BUMD.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Jadi Kanibal UMKM dan BUMD, Ini Sorotan CELIOS
Tribunnews/Galuh Widya Wardani
KOPDES MERAH PUTIH - Acara Peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). CELIOS menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi 'kanibal' bagi usaha lain di tingkat desa seperti UMKM dan BUMD. 

Perbandingan itu termasuk dalam hal tujuan utama, mengapa digunakan, fokus penilaian, alasan fokus penilaian, sumber responden, dasar penilaian, metode pengumpulan data, teknik sampling, teknik analisis, instrumen survei, validitas, jumlah responden, cakupan wilayah, output data, waktu pengambilan data, dan kelebihan.

Sementara, aspek penilaian termasuk janji politik, capaian program, kebijakan, tata kelola anggaran, peneganan hukum, hingga soal pemberantasan korupsi.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Mata Jokowi: Berjalan Baik, tapi Perlu Evaluasi MBG

Mayoritas responden, baik jurnalis maupun masyarakat umum, memberikan nilai sangat buruk untuk semua aspek selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikut rincian hasil survei CELIOS secara keseluruhan untuk satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Sebanyak 56 persen responden menganggap janji politik Prabowo-Gibran hanya setengah hati dengan angka 56 persen.

2. Capaian program dinilai 72 persen responden masih belum efektif.

3. Rencana kebijakan dianggap tak sesuai kebutuhan publik oleh 80 persen responden.

Rekomendasi Untuk Anda

4. Kualitas kepemimpinan di bawah ekspektasi menurut 64 persen responden.

5. Mayoritas responden, tepatnya sebanyak 81 persen, manilai tata kelola anggaran belum transparan.

6. Komunikasi kebijakan belum memuaskan menurut 91 persen responden.

7. Penegakan hukum semakin tumpul menurut 75 persen responden.

8. Sebanyak 96 persen responden menuntut menteri berkinerja buruk agar mundur dari jabatannya.

9. Pajak dan pungutan dianggap memberatkan masyarakat oleh 84 persen responden.

10. Bantuan ekonomi dinilai tak membantu kebutuhan harian oleh 53 persen responden.

11.Sebanyak 58 persen responden berpendapat kolaborasi antar kementerian dalam kabinet tidak efektif.

Halaman 2/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas