Ringkasan Berita:

• BGN yakin bisa penuhi target Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• SPPG akan terus diperluas hingga ke daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal)
• BGN melaporkan sampai saat ini baru ada 39,2 juta penerima manfaat MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, bisa penuhi target Presiden Prabowo Subianto terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo memiliki keinginan agar MBG bisa dirasakan sekitar 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini atau Desember 2025.

Baca juga: BGN Jawab Tudingan Menyogok Pembuat Konten Positif Soal MBG

“Sebanyak 82,9 juta penerima manfaat kan kami kejar akhir tahun ini. Kami selesaikan di tahun ini,” kata dia saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Pangan Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Ia menerangkan bahwa sampai saat ini sudah ada dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) sekitar 13.347.

Nantinya SPPG akan terus diperluas hingga ke daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal).

BGN melaporkan, sampai saat ini baru ada 39,2 juta penerima manfaat MBG.

“Jadi sekarang itu sudah ada 13.347 SPPG. Dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG tiap hari. Dan kami juga mau membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimis bisa mengejar 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun ini,” harap Dadan. 

Dalam mempercepat target itu, pemerintah kata Dadan telah membentuk tim koordinasi penyelenggaraan Program MBG yang diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Kehadiran tim ini untuk menjawab masalah dan tantangan pada program MBG.

Misalnya ada kenaikan harga bahan pokok.

“Nanti pemenuhan rantai pasoknya siapa yang harus menuhi? Itu yang di bawah koordinasi tim koordinasi penyelenggaraan program MBG,” tutur Dadan.

Baca juga: Dorong Ketahanan Pangan, Program MBG Tuai Apresiasi di Forum PBB di Jenewa

Kemudian setelah diintervensi, ada yang melakukan evaluasi terhadap dampak dari program MBG ini.

“Tentu saja pasti Kementerian Kesehatan. Jadi ada koordinasi semua, di bawah Menko Pangan untuk mendukung program MBG. Penyelenggara program MBG tetap pada kami BGN,” ungkap Dadan. 

Selain ada dibentuk tim koordinasi, pemerintah juga sudah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola penyelenggaraan program MBG.

Sementara Perpres struktur organisasi dan tata kerja atau kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) masih dalam proses.