Ringkasan Berita:

• DPR akan membahas polemik kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dengan pemerintah
• DPR akan mengkaji berbagai aspek dari proyek transportasi tersebut
• Ini penting agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara yang berkepanjangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya melalui komisi terkait akan membahas polemik kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dengan pemerintah. 

"Whoosh nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Puan menjelaskan DPR akan mengkaji berbagai aspek dari proyek transportasi tersebut, mulai dari sisi teknis hingga kondisi keuangan terkini.

"Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang," ujarnya. 

Ia menegaskan pembahasan ini penting agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara yang berkepanjangan.

"Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan di-apakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut," ucap Puan.

Proyek yang Disorot KPK

Diketahui, proyek strategis nasional (PSN) era Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tersebut kini menjadi sorotan setelah adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up.

Hal tersebut disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD beberapa waktu lalu.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan itu.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan publik, sebab KPK menyebut penyelidikan itu telah dimulai sejak awal tahun 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan mengapa lembaga antirasuah itu tidak mengumumkan proses penyelidikan tersebut sejak awal.

Menurut Budi, proses penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat tertutup untuk konsumsi publik.

"Penyelidikan itu adalah informasi yang dikecualikan ya, yang sebetulnya tertutup untuk disampaikan ke publik," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menegaskan bahwa tidak semua proses penyelidikan yang sedang ditangani KPK dapat diungkapkan kepada publik secara serta-merta.