Ringkasan Berita:

• Akun resmi Instagram resmi Badan Gizi Nasional (BGN) digeruduk netizen soal gaji pegawai MBG yang belum dibayar.
• BGN pun memastikan, bakal menyalurkan gaji petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telat dibayar pekan ini. 
• Keterlambatan ini hanya dialami oleh SPPI batch 3, ahli gizi, dan akuntan.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bakal menyalurkan gaji petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telat dibayar pekan ini. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. 

Program MBG ini, telah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia sejak awal Januari 2025. 

Baru-baru ini, permasalahan gaji petugas MBG yang telah dibayar tengah menjadi perbincangan di media sosial.

Penelusuran Tribunnews, akun resmi Instagram resmi BGN bahkan digeruduk soal gaji pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dalam unggahan BGN terkait kabar penyaluran MBG pada Selasa (11/11/2025), turut dibanjiri komentar netizen yang menagih gaji petugas MBG.

Terkini, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, persoalan keterlambatan gaji pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3, ahli gizi (AG), dan akuntan (AK) karena administrasi.

Dadan berjanji, bakal menuntaskan permasalahan gaji petugas MBG pekan ini. 

Hal tersebut, disampaikan Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (12/11/2025). 

"Kami secara administrasi harus menggeser anggaran, yang biasanya kami kerjakan tanggal 6, ini ada keterlambatan, tapi insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening," ucapnya.

Keterlambatan Dialami SPPI Batch 3, Ahli Gizi, dan Akuntan

Dadan menegaskan, keterlambatan ini hanya dialami oleh SPPI batch 3, ahli gizi, dan akuntan.

Baca juga: BGN Ungkap Penyebab Maraknya Kasus Keracunan MBG di Jabar dan Sleman, Diduga Akibat Infeksi Nitrit

Sementara itu, penggajian SPPI batch pertama dan kedua tidak terlambat karena mereka sudah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Dadan menambahkan, SPPI batch 3 baru mengikuti tes untuk menjadi PPPK pada bulan ini, sehingga terdapat persoalan administrasi yang harus diselesaikan.

"SPPI batch 3, tadinya kita rencanakan CAT-nya atau computer assist test-nya bulan ini, kemarin, sehingga sebetulnya pagu kami itu ada di pagu PPPK di kode anggaran yang berbeda."

"Tapi karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka sementara ini SPPI batch 3 ini dan juga AG dan AK masih harus digaji dengan sistem istilahnya konsultan perorangan," ucap pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini.