Tiga Presiden RI Berlatar Belakang Militer Hadapi Bencana Alam Besar: Dari Soeharto Hingga Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera menjadi ujian baru pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajarannya.

Baca juga: Pemerintah Percepat Penanganan Banjir-Longsor Aceh: Fokus Bantuan Darurat & Lahan Relokasi Hunian

Berdasarkan data terbaru BNPB pada Jumat(5/12/2025) jumlah korban tewas akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat menembus 867 orang.

Selain itu, ada 521 orang yang masih hilang. Korban luka mencapai 4.200 orang di tiga provinsi. BNPB mencatat korban tewas terbanyak merupakan warga Agam, Sumatera Barat, yakni 156 jiwa. Selain itu, BNPB mencatat sekitar 835 ribu warga menjadi pengungsi.

Jumlah pengungsi terbanyak berada di Aceh Tamiang, yakni mencapai 281,3 ribu jiwa. Selain korban, BNPB mencatat ada 405 jembatan yang rusak, 270 fasilitas kesehatan rusak, 509 fasilitas pendidikan rusak, serta 1.100 fasilitas umum rusak akibat banjir.

Jumlah korban tewas, hilang, luka serta yang menjadi pengungsi dapat bertambah seiring proses evakuasi dan pembersihan sisa material banjir bandang serta longsor dilakukan. Hingga kini, sejumlah ruas jalan di Aceh, Sumut, dan Sumbar masih terputus.

Melintasi berbagai era bencana gempa bumi,banjir, longsor serta tsunami dalam berbagai skala pernah melanda nusantara. Beda presiden beda pula cara menanganinya.

Tiga dekade lalu saat Presiden ke-2 Soeharto, Indonesia menghadapi bencana besar yang tercatat dalam sejarah. Sabtu, 12 Desember 1992 pukul 13.29 Wita, gempa bumi dahsyat berkekuatan 6,8 skala richter mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak lama gelombang tsunami datang dan menyapu daratan sampai 300 meter ke dalam terutama di Maumere, Ibukota Kabupaten Sikka. Gempa dan tsunami ini menewaskan lebih dari 2.000 orang.

Empat hari setelah bencana, Presiden Soeharto akhirnya menetapkan gempa dan tsunami Flores sebagai bencana nasional lewat Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1992 yang ditandatangani 16 Desember 1992. Dari situ, pintu bantuan nasional dan internasional terbuka lebar.

Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang memimpin Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera menyusun program penanganan, mencatat kerusakan, dan menjalankan pemulihan darurat.

Baca juga: TNI Tambah Pesawat Hingga Kapal Perang Guna Kirim Bantuan Logistik ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

Pemerintah pusat saat itu memprioritaskan kebutuhan mendesak seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan mempercepat rehabilitasi rumah, sekolah, puskesmas, serta fasilitas umum. Semua dilakukan bahkan dengan bahan bangunan semipermanen jika diperlukan.

Bantuan internasional langsung mengalir deras. Australia mengirim tenda, terpal, tangki apung, jeriken, dan antibiotik. Belanda memberi 1 juta gulden dan obat-obatan. Jepang lewat JICA menyumbang selimut, obat, perlengkapan medis, dan tenda senilai 65 juta yen di samping bantuan awal 1,5 juta dollar AS.

Bantuan juga datang dari Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Inggris, Italia, Singapura, Belgia, Sudan, dan Jerman dalam bentuk uang tunai, tenda, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya.

Tsunami Aceh

Bencana besar juga terjadi saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanggal 26 Desember 2004, ketika berita tentang gempa bumi dan tsunami di Aceh bertambah buruk dari jam ke jam. Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, dua juru bicara Presiden, yang terus "meng up-date" perkembangan situasi di Aceh ikut pula cemas.