Presiden Prabowo Subianto dalam sepekan terakhir telah meninjau langsung lokasi pengungsian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia memastikan logistik, pelayanan kesehatan, listrk, dan bantuan anggaran segera disalurkan, serta menekankan percepatan rehabilitasi infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota terdampak.

Baca juga: Istana Minta Maaf Usai Mensos Bilang Donasi Bencana Harus Izin Dulu ke Pemerintah: Niatnya Baik

"Dosa Ekologi"

Menurut Prof. Dwikorita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), banjir Sumatera tidak hanya dipicu curah hujan ekstrem, tetapi juga merupakan bentuk “dosa ekologis” akibat lemahnya tata kelola lingkungan.

“Banjir Sumatera menunjukkan tata kelola lingkungan kita rapuh. Pembangunan yang mengekstraksi sumber daya tanpa memperhatikan daya dukung ekologis memperparah risiko bencana,” kata Dwikorita dalam diskusi di kampus UGM, Yogyakarta, dikutip Kompas.com, 8 Desember 2025.

Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) itu menegaskan perlunya pengawasan tata ruang lebih ketat dan kebijakan lingkungan yang serius agar bencana serupa tidak berulang. Ia menilai kerusakan ekologis di hulu, alih fungsi hutan, serta ekspansi pemukiman ke dataran tinggi telah memperparah limpasan air permukaan.

“Hilangnya hutan membuat tanah kehilangan daya serap. Debit puncak air tak bisa dikendalikan. Para pihak yang menjadi kontributor dosa ekologis itu sudah saatnya berhenti,” tegasnya.

Dwikorita menjelaskan, secara alami hutan mampu menahan air hujan dalam jumlah besar. Tanpa tutupan hutan, seluruh air langsung mengalir ke sungai dalam waktu bersamaan, menyebabkan lonjakan debit drastis dan memperbesar risiko banjir bandang.