Ringkasan Berita:

• Pemprov Aceh disebut menyurati UNDP dan UNICEF untuk bantuan banjir dan longsor.
• Gubernur Mualem membantah dan menilai permintaan bantuan asing bukan kewenangan daerah.
• Jubir Muhammad MTA mengklarifikasi surat ditujukan ke lembaga di Indonesia.
• DPR menegaskan kerja sama internasional harus lewat koordinasi pemerintah pusat.
• PBB, UNDP, dan UNICEF menyatakan siap mendukung melalui mekanisme pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM - Langkah Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai polemik.

Surat tersebut ditujukan untuk meminta bantuan agar ikut turun tangan menangani bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Informasi terkait Pemerintah Aceh kirim surat ke PBB pertama kali disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12/2025).

Ia mengaku telah bersurat ke dua lembaga di bawah PPB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

Pernyataan berbeda datang dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

Ia menegaskan, tidak pernah mengirim surat ke PBB.

Terbaru Muhammad MTA memberikan klasifikasinya, dirinya meluruskan surat tersebut ditujukan ke lembaga di Indonesia.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat menilai pemerintah daerah tidak memiliki wewenang meminta bantuan ke pihak asing.

Berikut informasi lengkap terkait Pemerintah Aceh surati PBB, dirangkum Tribunnews.com, Rabu (17/12/2025):

Baca juga: Respons PBB Usai Disurati Pemprov Aceh Terkait Permohonan Bantuan Bencana

Pertanyaan Awal Muhammad MTA

Muhammad MTA awalnya menyebut, skala dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, sudah masuk dalam kategori nasional.

Sehingga sudah selayaknya Pemerintah Pusat menetapkan statu Bencana Nasional.

“Skalanya (bencana) ini memang nasional,” katanya, dikutip dari Kompas.com.

"Terkait penentuan status legalitas itu tergantung atas pertimbangan pemerintah pusat sendiri," tambah dia.

Muhammad MTA kemudian mengungkit peran pihak asing dalam bencana Tsunami Aceh 2004 silam.