Ringkasan Berita:

• Elite NU saling berseteru, desakan mundur muncul, publik khawatir perpecahan makin nyata.
• Rapat Syuriyah pecat Gus Yahya, rapat pleno tunjuk Pj. Ketum, kontroversi meledak.
• Pengamat ingatkan akar rumput bisa terbelah, stabilitas politik nasional ikut terguncang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (NU) menyoroti konflik internal yang dinilai semakin mengkhawatirkan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Polemik yang berlarut-larut disebut berpotensi mengganggu keutuhan organisasi dan berdampak luas bagi umat serta bangsa.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Gerakan Kebangkitan Baru NU mendesak Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk mundur dari jabatannya.

Mereka meminta kepemimpinan organisasi diserahkan kepada Ahlul Halli Wal Aqdi, forum musyawarah ulama dan tokoh NU yang diyakini sebagai jalan terbaik menyelesaikan persoalan.

Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU, Herry Haryanto Azumi, menilai penyerahan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi menjadi solusi paling tepat untuk mengakhiri perbedaan dan menjaga keutuhan organisasi.

“Kami meminta secara hormat kepada yang mulia Rais Aam PBNU dan Ketua Umum untuk menyerahkan mandat organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi, karena ini adalah cara terbaik untuk keluar dari konflik dan perbedaan,” ujar Herry dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/12/2025).

Herry menegaskan, konflik yang terus berlarut-larut berpotensi membahayakan masa depan organisasi dan umat secara luas. Menurutnya, perpecahan di internal NU tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak lebih luas, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

“Kalau kita tidak bisa keluar dari perbedaan ini dengan baik, maka kita sedang membahayakan masa depan organisasi, kita membahayakan umat, kita membahayakan bangsa dan negara,” ucap Ketua PP ISNU tersebut.

Sebagai upaya menjaga soliditas, Herry menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan untuk mengikuti arahan Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai solusi terbaik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan agar tidak terjebak dalam konflik kepengurusan.

“Kami menyerukan segenap jajaran pengurus NU, dari wilayah sampai cabang, untuk bersama-sama mencari solusi terbaik yaitu dengan ikut arahan dari Ahlul Halli Wal Aqdi,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar tidak ada pihak yang membuka ruang bagi munculnya dualisme kepengurusan di tubuh NU. Menurutnya, mendukung dualisme sama artinya dengan mendukung perpecahan organisasi. \

“Jangan ada dualisme kepengurusan, jangan biarkan kesempatan terjadi dualisme, jangan dukung dualisme, karena sejatinya kita sama saja mendukung perpecahan organisasi,” pungkasnya.

Konflik internal PBNU pada 2025 berakar pada isu kepemimpinan dan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada NU. Persoalan tambang yang semula dianggap peluang justru menjadi bumerang bagi organisasi, terutama di tingkat elite PBNU.

Baca juga: Bahlil Ungkap Golkar Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD hingga Bentuk Koalisi Permanen

Polemik mencuat sejak akhir November 2025, ketika Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Pernyataan itu keluar setelah hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang diklaim telah mengakhiri masa jabatan Gus Yahya, termasuk pencabutan hak dan kewenangannya di PBNU.

Pada 9 Desember 2025, PBNU menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, dan menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj.) Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti. Namun, penunjukan ini memicu kontroversi karena pihak kubu Gus Yahya menilai rapat pleno dan penetapan Pj. Ketum tidak sah secara aturan organisasi. Menurut mereka, posisi Ketua Umum hanya bisa diganti melalui forum tertinggi, yaitu muktamar.