Ringkasan Berita:

• Pengamat menilai pilkada lewat DPRD memang sah secara aturan, tetapi berisiko kehilangan legitimasi di mata publik. 
• Menurut pengamat, alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap digunakan untuk membenarkan pilkada tidak langsung justru keliru sasaran.
• Golkar dan PKB mendukung pilkada melalui DPRD.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai tidak sejalan dan tidak relevan dengan dinamika politik saat ini, yakni partisipasi publik justru semakin aktif di ruang digital. 

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai ruang digital telah mengubah posisi warga dari sekadar pemilih lima tahunan menjadi aktor politik harian. 

Publik tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga menilai rekam jejak, membandingkan kinerja, serta memberikan penilaian langsung kepada elite politik secara real time.

“Situasinya seperti ini, stadion sedang penuh dan penonton ramai bersorak, tapi justru mikrofonnya dimatikan,” ujar Arifki dalam keterangannya, Senin (22/12/2025). 

Direktur Eksekutif Aljabar Strategi ini mengatakan pilkada lewat DPRD memang sah secara aturan, tetapi berisiko kehilangan legitimasi di mata publik. 

Ia juga menilai alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap digunakan untuk membenarkan pilkada tidak langsung justru keliru sasaran. 

“Masalahnya bukan rakyat terlalu ramai, tapi negara belum siap mengelola keramaian itu,” katanya.

Demokrasi, menurut Arifki, bukan soal membuat politik menjadi sunyi, melainkan mengatur suara publik agar tetap sehat dan terkelola. 

Ironisnya, elite politik justru sangat aktif memanfaatkan media sosial untuk membangun citra dan membaca arah dukungan.

Publik dirangkul saat kampanye narasi, tetapi kerap dikesampingkan saat keputusan strategis diambil. 

“Rakyat diperlakukan seperti penonton polling, bukan pemilik suara,” tuturnya.

Baca juga: Soal Pilkada via DPRD, PDIP: Perlu Kajian, Jangan karena Selera Politik Sesaat 

Prabowo, Cak Imin, hingga Bahli Gaungkan Pilkada Tidak Langsung

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan desain baru penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD. 

Menurutnya, hal itu lebih selaras dengan sistem presidensial yang dianut UUD 1945.

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).