Dukung Pilkada Lewat DPRD, Gerindra: Harus Berani Ubah Sistem

Ringkasan Berita:

• Partai Gerindra menilai Indonesia mesti berani memperbaiki sistem pilkada yang berlangsung selama ini.
• Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi, sistem pilkada langsung oleh rakyat mempunyai banyak sisi negatif.
• Oleh karena itu, Partai Gerindra mengusulkan agar sistem pilkada dikembalikan melalui mekanisme di DPRD.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Indonesia mesti berani memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung selama ini, yaitu dipilih oleh rakyat.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

"Kami berpendapat, ini sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani, harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan, sistem pilkada langsung oleh rakyat mempunyai banyak sisi negatif.

"Misalnya dari ongkos politik gitu kan. Kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar." 

"Belum dari sisi negara, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan," tutur dia.

Oleh karena itu, Partai Gerindra mengusulkan agar sistem pilkada dikembalikan melalui mekanisme di DPRD.

"Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra kami memang terus terang, salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Sikap Partai Gerindra

Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

Baca juga: Soal Pilkada Via DPRD, Pengamat: Cederai Tuntutan Reformasi

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, Senin.

Dua pertimbangan utama Partai Gerindra mendukung Pilkada via DPRD:

• Besarnya anggaran yang harus dikeluarkan serta mahalnya ongkos politik Pilkada langsung.
• Partai Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien dilaksanakan daripada yang selama ini diterapkan.

Sugiono menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

Pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun.