Relasi politik semacam ini membuat orientasi kebijakan kepala daerah rawan bergeser dari kepentingan publik ke kepentingan parpol.

4. Legitimasi politik kepala daerah yang dipilih DPRD dinilai akan sangat rendah. 

Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPRD yang selama ini sudah rendah akan ikut menyeret legitimasi kepala daerah. 

Kepala daerah berisiko dipersepsikan sebagai pesuruh partai, bukan pemimpin hasil mandat rakyat.

5. Ketergantungan kepala daerah pada parpol dan DPRD membuka ruang semakin besarnya intervensi kepentingan politik dan kekuasaan pusat. 

Kepala daerah berpotensi menjadi alat kepentingan koalisi partai, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi perpanjangan tangan pengusaha jika terjadi kolusi antara penguasa, parpol, dan pemodal.

"Kepala daerah menjadi boneka parpol, boneka koalisi, dan boneka penguasa. Belum lagi kalau penguasa, parpol dan pengusaha kongkalingkong, maka kepala daerah juga bisa menjadi budak pengusaha," ujar Lucius. 

6. Membuka jalan bagi lahirnya negara yang semakin sentralistik dan otoriter. 

Kepala daerah yang hanya berfungsi sebagai boneka politik akan memudahkan penguasa menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang. 

Melalui kendali partai politik dan DPRD, kepala daerah berisiko dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan yang menekan demokrasi dan otonomi daerah.

Parpol yang mendukung dan Menolak Pilkada Melalui DPRD

Beberapa partai menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Partai Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dengan alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Partai Golkar juga menyatakan sejalan dengan gagasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi elektoral.

Sementara PKB menyebut wacana itu bukan hal baru dan telah lama menjadi bahan diskusi internal partai.

Di sisi lain, ada partai yang belum menyatakan dukungan penuh, namun tidak menutup kemungkinan.