Ringkasan Berita:

• PDIP dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10 hingga 12 Januari 2026, di Ancol, Jakarta Utara.
• Satu di antara isu yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP tersebut, yakni wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.
• Kader PDIP di daerah bakal menyuarakan pendapat mengenai wacana pilkada melalui DPRD dalam Rakernas tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10 hingga 12 Januari 2026, di Ancol, Jakarta Utara

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).

"HUT Partai yang dilanjutkan dengan Rapat kerja Nasional 10-12 Januari, di BCIS (Beach City International Stadium), Ancol Jakarta," ungkap Andreas.

Satu di antara isu yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP tersebut, yakni wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.

Andreas menyebut, kader di daerah bakal menyuarakan pendapat mengenai wacana pilkada melalui DPRD dalam Rakernas tersebut.

"Ini juga menjadi perhatian, dan dari daerah juga banyak yang menyuarakan (wacana pilkada via DPRD). Biasanya teman-teman daerah akan juga memyuarakan itu rapat kerja," pungkasnya.

Baca juga: Alasan Efisiensi di Balik Wacana Pilkada via DPRD Dikritik: Harusnya yang Dilihat Harga Demokrasi

Untuk diketahui sejumlah parpol, yakni Golkar, Gerindra, PAN dan PKB mendukung wacana pilkada kembali dipilih DPRD.

Golkar mengusulkan Pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya. 

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sementara itu PKB menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. 

"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Baca juga: Formappi Ungkap Untung dan Rugi Jika Proses Pilkada Ditentukan DPRD

Terkini, Partai Gerindra menyatakan sikapnya mendukung usulan pemilihan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota oleh DPRD.

Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono Senin (29/12/2025).

Meskipun demikian ada juga partai yang meminta usulan tersebut dikaji lebih mendalam, di antaranya PDIP dan Demokrat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujarnya Senin (22/12/2025).