Ringkasan Berita:

• Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan rasa pesimistisnya kalau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang tetap dilakukan langsung
• Hingga hari ini hanya PDIP yang menyatakan menolak usulan Pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD
• Meski sudah merasa pesimistis terhadap penolakannya itu, namun Deddy meyakini rakyat akan tetap bersuara memberikan respons

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan rasa pesimistisnya kalau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang tetap dilakukan langsung atau melalui rakyat.

Diketahui, hingga hari ini hanya PDIP yang menyatakan menolak usulan Pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca juga: Wacana Pilkada Via DPRD Bakal Dibahas dalam Rakernas PDIP 

Rasa pesimistis itu disampaikan oleh Deddy, lantaran dominan partai politik yang mendukung Pilkada melalui DPRD keseluruhannya ada di parlemen.

"Kalau hitung-hitungan matematisnya kita kan (PDIP, perolehan suaranya) hanya 16 persen. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika ya itu mereka (parpol lainnya) akan berhasil mengusulkan dong," kata Deddy saat dimintai tanggapannya, Rabu (7/1/2026).

Baca juga: Pilkada Melalui DPRD: Ketika Hak Pilih Rakyat Dihapus, Elite Politik Berpotensi Berbagi Teritorial

Meski sudah merasa pesimistis terhadap penolakannya itu, namun Deddy meyakini rakyat akan tetap bersuara memberikan respons atas usulan Pilkada melalui DPRD.

"Tapi kan pasti akan ada dinamika, pasti akan ada suara-suara masyarakat, suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif," ucap dia.

Dengan begitu, PDIP kata Deddy, menunggu dukungan dan suara dari masyarakat sipil yang turut menolak usulan tersebut.

Dirinya merasa tidak sepakat, apabila Pilkada yang menghasilkan kepala daerah memimpin suatu kelompok rakyat di daerah tapi pemilihannya tidak melibatkan rakyat itu sendiri.

"Nah, kita tentu, kita tetap tegas, teguh, untuk agar pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD," ucap dia.

"Nah tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak dari partai-partai pemeirntah itu. Dari partai pengusung pilkada oleh DPRD," tandas Deddy.

Wacana Pilkada Melalui DPRD Dibahas dalam Rakernas PDIP

PDI Perjuangan (PDIP) dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 10 hingga 12 Januari 2026, di Ancol, Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).

"HUT Partai yang dilanjutkan dengan Rapat kerja Nasional 10-12 Januari, di BCIS (Beach City International Stadium), Ancol Jakarta," ungkap Andreas.

Satu di antara isu yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP tersebut, yakni wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD.