Ringkasan Berita:

• Internal Partai Demokrat terbelah menyikapi wacana Pilkada melalui DPRD.
• Benny Kabur Harman menolak Pilkada DPRD, menilai akar masalah pada regulasi.
• Sekjen Demokrat menilai Pilkada DPRD sah secara konstitusi dan perlu dikaji terbuka.

TRIBUNNEWS.COM - Internal Partai Demokrat belum satu suara mengenai wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini ditengarai dengan perbedaan pandangan sejumlah politisi Demokrat mengenai wacana ini.

Politisi Demokrat yang juga Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD. 

Ia menilai Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.

“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur I itu mengungkapkan akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi.

Benny bilang, perlu perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat.

“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” ujarnya.

Pria kelahiran Flores, 19 September 1962 itu mengungkapkan, terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar.

Yaitu dengan membiayai pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.

Baca juga: Cuitan Lama SBY Kembali Mencuat, Pernah Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Mengapa Kini Berubah Sikap?

“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” tegasnya.

Benny juga mengajak masyarakat tetap optimistis dan tidak apatis terhadap politik.

“Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.

Sekjen Bilang Lain

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan partainya satu barisan dengan Presiden Prabowo mengenai sistem Pilkada.