Ringkasan Berita:

• Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mempertanyakan usulan PDIP terkait penerapan sistem electronic voting (e-voting) dalam pelaksanaan pilkada langsung.
• Ia mengingatkan potensi munculnya sengketa hasil pemilihan apabila sistem e-voting diterapkan tanpa kesiapan yang matang.
• Sarmuji menilai, persoalan kepercayaan publik terhadap teknologi pemilu masih menjadi tantangan besar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mempertanyakan usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) dalam pelaksanaan pilkada langsung sebagai upaya menekan tingginya biaya politik.

"Serendah apa biayanya? Selain itu e-voting membutuhkan audit atas penggunaan teknologi. Jangan sampai menjadi persoalan yang lebih besar," kata Sarmuji kepada Tribunnews.com, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: PDIP Usul Pakai E-voting di Pilkada, PKS Tak Ingin Terjebak Pro-Kontra

Ia juga mengingatkan potensi munculnya sengketa hasil pemilihan apabila sistem e-voting diterapkan tanpa kesiapan yang matang. 

Sarmuji menilai, persoalan kepercayaan publik terhadap teknologi pemilu masih menjadi tantangan besar.

"Khawatirnya hasilnya juga dipersoalkan. Jangankan e-voting yang menentukan hasil, e-rekap yang digunakan hanya sebagai pembanding saja diributkan," ujarnya. 

Sarmuji menegaskan bahwa persoalan pilkada tidak semata-mata soal biaya penyelenggaraan. 

Menurut dia, yang lebih penting adalah bagaimana pilkada mampu mendorong kualitas demokrasi sekaligus berdampak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Sebenarnya urusan pilkada memang bukan hanya soal biaya saja. Ini bagaimana kita melihat proses demokrasi menjadi seiring dengan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat," tegasnya. 

Ia menambahkan, pilkada seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan, menjaga kohesivitas sosial, serta mendorong aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja lebih profesional.

Butuh Kesiapan Matang

Sebelumnya Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) dalam pelaksanaan pilkada langsung bukanlah wacana baru. 

Menurut Daniel, gagasan tersebut sudah lama muncul dan perlu terus dimatangkan sebagai salah satu opsi pembenahan sistem pemilu di Indonesia.

"Pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan dan ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang," kata Daniel kepada Tribunnews.com, Rabu (14/1/2026).