Ringkasan Berita:

• KBRI Phnom Penh menerima 1.440 aduan dari warga negara Indonesia (WNI) selama periode 16-20 Januari 2026
• KBRI Phnom Penh akan membuatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk syarat kembali ke tanah air secara mandiri
• KBRI terus mempercepat proses deportasi WNI yang terlepas dari jeratan sindikat penipuan daring

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh menerima 1.440 aduan dari warga negara Indonesia (WNI) selama periode 16-20 Januari 2026.

Para WNI ini datang ke KBRI Phnom Penh setelah keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) di berbagai provinsi di Kamboja.

Gelombang kedatangan tersebar terjadi pada Senin (19/1/2026) sejumlah 520 WNI dalam satu hari.

Angka ini terbilang besar jika disandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani KBRI sepanjang tahun 2025 sebanyak 5.008 kasus.

Permasalahan utama dari para WNI yang mendatangi KBRI adalah tidak memegang paspor dan tinggal di Kamboja tanpa izin keimigrasian valid.

Proses pendataan dan asesmen terus dilakukan terhadap WNI yang melapor ke KBRI. 

Setelah melewati proses pendataan, KBRI Phnom Penh akan membuatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk syarat kembali ke tanah air secara mandiri.

Baca juga: Update Kondisi Pemuda Jabar Korban TPPO ke Kamboja, Kini Berada di KBRI Phnom Penh

Pada Selasa (20/1/2026) terdapat 4 WNI yang sudah kembali ke tanah air.

Di sisi lain KBRI juga terus mempercepat proses deportasi WNI yang terlepas dari jeratan sindikat penipuan daring, dengan berkoordinasi bersama-sama otoritas pemerintah Kamboja, kepolisian dan imigrasi setempat.

Saat ini tengah difinalisasi mekanisme keringanan denda overstay dan percepatan pembuatan exit permit alias dokumen izin keluar, oleh Imigrasi Kamboja.

Baca juga: Thailand Kecam Kamboja Langgar Gencatan Senjata, Phnom Penh Bantah Lepaskan Peluru saat Tengah Malam

Berkenaan dengan ini KBRI Phnom Penh mengimbau kepada para WNI yang sudah keluar dari lokasi industri penipuan daring dan masih berada di Kamboja agar melapor ke KBRI. 

Tujuannya supaya para WNI bisa difasilitasi kekonsuleran terkait dokumen persyaratan kepulangan ke tanah air.

KBRI juga mengingatkan WNI untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan KBRI Phnom Penh.

KBRI Phnom Penh akan terus prioritaskan pelindungan WNI serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kepulangan WNI ke tanah air berjalan aman, tertib, dan secepat mungkin.

Minta Pemerintah Totalitas

Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia meminta pemerintah Indonesia untuk merespons momentum tersebut dengan kehadiran negara yang totalitas.