Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle kabinet kembali mencuat menjelang Februari 2026
• Sejumlah nama menteri disebut masuk radar evaluasi, salah satunya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid
• Kinerja Meutya dinilai rendah setidaknya mengacu pada hasil survei Center of Economic and Law Studied (CELIOS) yang memberi nilai minus dua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali mencuat menjelang Februari 2026.

Sejumlah nama menteri disebut masuk radar evaluasi, salah satunya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Baca juga: Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Berpotensi Jadi Pintu Masuk Prabowo Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet adalah perombakan atau pergantian susunan menteri dalam kabinet pemerintahan oleh presiden.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle sudah menjadi kebutuhan setelah lebih dari setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan. Menurutnya, terdapat sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja rendah.

Baca juga: Sugiono Diisukan Kena Reshuffle, padahal Tak Masuk Menteri Berkinerja Buruk, Sejajar dengan Purbaya

“Salah satunya Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Kinerja Meutya dinilai rendah setidaknya mengacu pada hasil survei Center of Economic and Law Studied (CELIOS) yang memberi nilai minus dua (-2),” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026).

Ia menilai rendahnya penilaian tersebut beralasan karena kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital belum terlihat signifikan dalam mendukung program-program kabinet.

Menurutnya, peran kementerian tersebut dalam pemberantasan judi online dinilai belum optimal. Padahal, sektor digital menjadi domain utama kementerian yang dipimpin Meutya yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Indikasi itu terlihat dari pemberantasan judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital praktis tidak terlihat fungsinya sebagai kementerian yang menangani digital,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya peran kementerian dalam situasi krisis, seperti saat terjadi bencana di Sumatera.

Dalam kondisi darurat, kata dia, diperlukan komunikasi nasional yang terintegrasi agar informasi dapat tersampaikan secara efektif.

“Saat bencana sangat memerlukan komunikasi integral secara nasional dengan mengoptimalkan semua jejaring komunikasinya. Namun kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak tampak,” ujarnya.

Ia juga mengkritik belum adanya pola komunikasi terpadu antar sektor dan masyarakat dalam menghadapi disrupsi teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai semakin liar dan rawan penyalahgunaan.

“Kementerian Komunikasi praktis tidak mempunyai pola penanganan dan tindakan dalam penanganan teknologi AI,” kata dia.

Karena itu, Jamiluddin menilai wajar bila Presiden melakukan evaluasi terhadap kementerian tersebut. Ia menegaskan reshuffle seharusnya didasarkan pada kinerja, integritas, dan kompetensi.