Ringkasan Berita:

• Demokrasi semestinya menjadi panggung adu ide, bukan arena adu ejekan fisik
• Fenomena body shaming politik disebut sebagai gejala serius menurunnya etika dan nalar elite
• Ketika argumen habis, data mentok, dan prestasi sulit dibantah, tubuh lawan dijadikan sasaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demokrasi semestinya menjadi panggung adu ide, bukan arena adu ejekan fisik. 

Namun belakangan, politik kita justru gemar bermain di wilayah paling remeh, yakni tubuh manusia mulai wajah, cara berjalan, hingga ekspresi, semuanya bisa dijadikan senjata untuk menutupi kemiskinan argumen. 

Dalam catatan pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, fenomena body shaming politik disebutkan sebagai gejala serius menurunnya etika dan nalar elite.

Body shaming adalah tindakan mempermalukan, mengkritik, atau merendahkan seseorang karena bentuk, ukuran, atau penampilan tubuh.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan ketika kritik kehilangan data dan gagasan, ejekan fisik menjadi jalan pintas yang tampak lucu, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik. Berikut ini catatan lengkapnya.

Bagi Pieter Zulkifli, demokrasi idealnya adalah arena adu gagasan, bukan lomba mencela raga. Namun yang belakangan kita saksikan justru sebaliknya, politik Indonesia kerap tergelincir ke wilayah paling dangkal, yaitu tubuh manusia.

"Dari perubahan kulit wajah Presiden Joko Widodo yang dipelintir menjadi 'karma', ejekan atas cara berjalan dan postur Prabowo Subianto, hingga olok-olok terhadap raut wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Body shaming politik menjelma senjata murah dalam pertarungan kekuasaan," ujar Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pieter Zulkifli menyebut fenomena ini bukan sekadar soal etika komunikasi, melainkan cermin telanjang kemiskinan intelektual elite dan partai politik.

Ketika argumen habis, data mentok, dan prestasi sulit dibantah, tubuh lawan dijadikan sasaran.

"Kulit, gestur, usia, bahkan ekspresi wajah diperlakukan seolah indikator kepemimpinan. Di titik ini, politik kehilangan martabatnya sebagai ruang rasional," tuturnya.

Dia mencontohkan kasus yang paling gamblang, yakni Jokowi pascakunjungan luar negeri. Alih-alih mendiskusikan substansi kebijakan atau warisan infrastrukturnya, kata dia sebagian elite justru sibuk merangkai narasi metafisik tentang 'karma'.

"Ini bukan kritik; ini pengalihan isu yang dibungkus takhayul. Mengaitkan kondisi biologis dengan legitimasi moral adalah praktik purba yang seharusnya sudah lama ditinggalkan oleh demokrasi modern," ucap dia.

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli melanjutkan pola serupa sebelumnya juga menimpa Prabowo, yang kerap direduksi dari cara berjalan dan kondisi fisik, seolah kepemimpinan diukur dari kelincahan tubuh, bukan ketajaman visi geopolitik dan kapasitas pengambilan keputusan.

"Gibran pun tak luput dari sasaran. Raut wajah yang dianggap 'ngantukan' dijadikan alat delegitimasi, seakan ekspresi sesaat lebih penting daripada tanggung jawab konstitusional seorang wakil presiden. Tubuh menjadi medan tempur, sementara kebijakan dibiarkan luput dari perdebatan serius," katanya.