Data Semrawut dan 11 Juta BPJS PBI Nonaktif, Komisi IX DPR: Gimana Nggak Gaduh, Publik Marah Wajar

Ringkasan Berita:

• 11 juta kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinonaktifkan secara mendadak.
• Menurut anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP Edy Wuryanto, pemerintah tidak melakukan sinkronisasi data warga penerima BPJS PBI dengan benar. 
• Edy menilai, data yang semrawut menimbulkan kegaduhan.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menanggapi soal mengenai penonaktifan 11 juta kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurut Edy, pemerintah tidak melakukan sinkronisasi data warga penerima BPJS PBI dengan benar. Sehingga, data yang ada justru semrawut dan wajar jika publik marah.

Edy pun menjabarkan perbedaan data-data mengenai peserta BPJS PBI yang layak maupun tidak sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Sosial RI, Menteri Keuangan RI, hingga adanya kebijakan penonaktifan 11 juta penerima BPJS PBI.

Ia mengungkap, seharusnya data yang berantakan tersebut diselesaikan secara utuh oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI.

"Jadi kemarahan publik itu wajar Pak. Pemerintah saja enggak sinkron soal data. Saya kutip terakhir ya, Pak ya, dari Mensos ini ya. 54 juta orang miskin tidak menerima PBI. Ini Mensos yang ngomong," ujar Edy dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunawan Sadikin, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan pada Rabu (11/2/2026), dikutip dari tayangan live di kanal YouTube TVR Parlemen.

"Yang kedua, 15 juta orang mampu menerima PBI. Sementara saat ini 11 juta dinonaktifkan. Ini gimana enggak gaduh, Pak? Menteri Keuangan [bilang] 41 persen penerima PBI tidak layak."

"Semrawutnya data ini menjadi pemicu dan itu ada di hulu, bukan ada di Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya sepakat itu bukan di lahan BPJS Kesehatan, bukan Pak Menteri Kesehatan."

"Jadi, sebetulnya kalau hari ini mau diselesaikan secara utuh ya BPS, Kemensos, Kemenkeu, Mendagri itu yang tanggung jawab ini loh, Pak. Sumber kegaduhan, Pak. Dan ini dari dulu enggak pernah selesai."

Semrawutnya Data Penerima BPJS PBI

Adapun berikut data-data yang dinilai semrawut oleh Edy Wuryanto, legislator yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III:

Pertama, Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sempat menyebut bahwa sepanjang tahun 2025, ada 54 juta orang miskin dan pas-pasan dari kalangan Desil 1-5 tidak menerima kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. 

Baca juga: Menkes RI Budi Gunadi: 120.000 Warga dengan Penyakit Katastropik BPJS PBI-nya Diaktifkan Kembali

Sebaliknya, 15 juta orang dari kalangan menengah atas dan kaya justru menerima BPJS PBI. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) lalu.

"Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK (Jaminan Kesehatan), sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, dengan melihat data tersebut, maka orang mampu malah terlindungi oleh BPJS PBI, tapi yang rentan justru menunggu.

Dengan begitu, Gus Ipul menyimpulkan bahwa data desil yang dimiliki Kemensos belum sempurna.