TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Forum Saudi–Indonesian Umrah Company Exchange 2026 digelar Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi.

Beberapa perusahaan umrah asal Indonesia hadir dan kehadiran mereka dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan umra asal Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan jamaah, sekaligus memperkuat kerja sama resmi antara pelaku industri perjalanan religi Indonesia dan Arab Saudi.

Founder Smartrie Group, Fianne Janne Sanger, menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum strategis untuk menyuarakan aspirasi perusahaan umrah Indonesia, khususnya terkait kepastian regulasi dan standar layanan jamaah.

“Kami ingin memastikan seluruh proses pelayanan jamaah Indonesia berjalan sesuai regulasi Saudi dan Indonesia, transparan, aman, dan berkualitas,” ujar Fianne kepada wartawan, Selasa (17/2/2026).

Dalam forum tersebut, Fianne menyebut pihaknya mengangkat sejumlah isu strategis, di antaranya kejelasan regulasi visa dan kuota jamaah, standar pelayanan hotel, transportasi, dan ground handling, mekanisme kerja sama General Sales Agent (GSA) antara perusahaan Indonesia dan Arab Saudi, serta perlindungan jamaah dan transparansi biaya layanan.

Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi industri Umrah kedua negara sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari ekspansi global, Fianne menyebut jaringan mitra internasional di sektor hospitality, transportasi, dan layanan visa diperluas untuk membangun ekosistem Umrah yang lebih profesional dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik sesuai standar internasional, sekaligus membuka peluang ekonomi dan kemitraan baru bagi agen perjalanan nasional,” kata Fianne.

Terpisah, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan kebijakan baru terkait mekanisme pemberangkatan jemaah umrah. 

Ke depan, jemaah direncanakan akan diberangkatkan melalui asrama haji di masing-masing daerah.

Regulasi mengenai kebijakan tersebut saat ini sedang difinalisasi bersama sejumlah pihak terkait. 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dahnil menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih sehat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

“Presiden menyebutkan selama ini haji dari sisi ekonomi cash outflow, uang keluar dari negara lain. ‘Coba dipikirkan keluar dari kantong kanan masuk kantong kiri’,” kata Dahnil.

Menurutnya, pemerintah ingin aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah semata, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar di dalam negeri.