Dalam permohonannya, Didi menyatakan kuota internet merupakan alat kerja utama, setara dengan bahan bakar kendaraan. 

Ia kerap mengalami sisa kuota yang tidak terpakai akibat sinyal yang tidak stabil atau sepinya order, namun kuota tersebut tetap hangus saat masa aktif berakhir. 

Kondisi itu dinilai memaksa pekerja daring menanggung kerugian ekonomi.

Para pemohon juga menilai kebijakan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan mengabaikan hak konsumen atas layanan yang telah dibayar di muka. 

Mereka membandingkan layanan internet dengan listrik prabayar yang tidak mengenal sistem penghangusan saldo.

Foto: Mahkamah Konstituai menggelar sidang perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah, Rabu (18/2/2026). Tribunnews/Mario Christian Sumampow