Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Operasional Freeport Diperpanjang, Walhi: Krisis dan Derita di Tanah Papua Berlanjut

Walhi menilai perpanjangan oprasional Preefort merupakan kebijakan yang akan melanjutkan krisis dan derita di tanah Papua. 

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Operasional Freeport Diperpanjang, Walhi: Krisis dan Derita di Tanah Papua Berlanjut
Tribunpapua.com/istimewa
FREEPORT - Walhi menilai perpanjangan MoU antara Pemerintah dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua merupakan kebijakan yang akan melanjutkan krisis dan derita di tanah Papua. 

"Kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya sekitar 20 miliar dolar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2/2026).

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa saham PT Freeport Indonesia  (PTFI) dari Freeport McMoran akan bertambah menjadi 63 persen. 

Saat ini saham PTFI hanya sekitar 51 persen.

"Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12 persen kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan penambahan saham PTFI tersebut menjadi penting mengingat Freeport akan mengalami puncak produksi tambang pada 2035 mendatang.

Saat ini produksi konsentrat mencapai sekitar 3,2 juta ton yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50–60 ton emas per tahun.

"Kita tahu bahwa dalam dua tahun terakhir telah dilakukan negosiasi intens antara Pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport McMoRan. Puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada tahun 2035," katanya.

Rekomendasi Untuk Anda

Penambahan 12 persen saham nanti, kata Bahlil sebagian akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua

Harapannya selain pendapat negara yang meningkat, pendapatan daerah juga bertambah.

"Dengan demikian, lapangan kerja dapat terjaga, pendapatan negara meningkat, serta royalti dan penerimaan daerah juga meningkat," katanya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas