Johan Rosihan Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut

Tayang: Kamis, 26 Februari 2026 23:28 WIB

Baca & Ambil Poin

Penulis: Chaerul Umam

Editor: Hasiolan Eko P Gultom

Baca Selanjutnya: 80 Tahun SPS: Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pers yang Lebih Kuat dan Sehat

✖

Johan Rosihan Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut

Tribunnews.com/HO/IST

TATA KELOLA LAUT - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan memaparkan kajian berjudul “Politik Hukum Tata Kelola Ruang Laut: Perlindungan Nelayan Kecil di Tengah Ekspansi Investasi dan Regulasi Administratif”, di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Dia menyebut Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memastikan perlindungan hukum yang adil bagi kelompok nelayan tradisional.

Sebagai rekomendasi, kajian tersebut memuat tiga agenda reformasi, yakni:

Kepada DPR RI dan Pemerintah – harmonisasi regulasi tata kelola ruang laut dengan perlindungan hak nelayan sebagai batasan tidak dapat dinegosiasikan.
Kepada Kemenko Maritim, KKP, KLHK, ATR/BPN, dan Pemda – pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor serta percepatan RZWP3K yang mengakui wilayah tangkap tradisional.
Kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi – pengembangan jurisprudensi progresif serta perluasan akses bantuan hukum ke kawasan pesisir terpencil.

"Selama nelayan kecil masih diperlakukan sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek hukum aktif, keadilan pesisir akan tetap menjadi janji yang belum tertunaikan,” kata Johan.

Tentang Program MIH UTA 45 Jakarta

Program Magister Ilmu Hukum UTA 45 Jakarta menyelenggarakan pendidikan hukum pascasarjana yang menekankan relevansi akademis terhadap persoalan hukum dan kebijakan publik.

Mata kuliah Karya Pengabdian Hukum mendorong mahasiswa menghubungkan kajian akademis dengan kebutuhan nyata masyarakat.