Prabowo Minta Rakyat Siap Hadapi Kondisi Sulit, INDEF: Sinyal Negara Kewalahan Kurangi Dampak Perang

Ringkasan Berita:

• Pemerintah sudah mulai kewalahan memitigasi dampak perang yang pengaruhnya secara global tersebut
• Konflik Timur Tengah ini, semakin memperburuk perkembangan kondisi ekonomi tanah air

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto agar masyarakat mulai bersiap menghadapi kondisi sulit dinilai menjadi suatu sinyal kalau pemerintah akan turut melibatkan masyarakatnya dalam menanggapi konflik di Timur Tengah.

Sebab kata Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan, pemerintah sudah mulai kewalahan memitigasi dampak perang yang pengaruhnya secara global tersebut.

"Saya pikir berarti kalau seperti itu berarti pemerintah sudah memang melihat situasinya semakin memburuk ya. Ekonomi global yang perang ini memang pada akhirnya terkonfirmasi pemerintah sudah kewalahan untuk mengurangi dampak gejolak global terhadap ekonomi nasional," kata Pulungan kepada Tribunnews, Selasa (10/3/2026).

Pulungan menyatakan demikian bukan tanpa dasar, pasalnya, dia berpandangan sebelum konflik Timur Tengah memanas, kondisi perekonomian Indonesia sejatinya memang sudah berat untuk berkembang.

Dengan adanya konflik Timur Tengah ini, semakin memperburuk perkembangan kondisi ekonomi tanah air.

"Karena gini, sebelum gejolak itu pun muncul, ekonomi kita memang sudah agak berat perkembangannya ya. Pertumbuhan kita itu hanya bergerak di 5 persen. Ditambah lagi dengan inflasi yang sangat besar gitu, sangat tinggi, terutama dari inflasi bahan makanan," kata dia.

Terlebih kata dia, belum lama ini Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kalau fiskal RI mengalami defisit Rp 135,7 triliun.

Kondisi itu disebut Pulungan menjadi salah satu pertanda kalau kondisi ekonomi RI sedang tidak baik-baik saja dan justru akan makin berat dengan adanya konflik saat ini yang telah berdampak pada melonjaknya harga minyak mentah dan lesunya nilai Rupiah.

"Jadi mungkin pemerintah sudah mulai ngasih sinyal-sinyal kepada masyarakat bahwa situasinya akan semakin berat nih ke depannya," ucap Pulungan.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Bhima menyebut, pernyataan Prabowo telah menginformasikan kalau pemerintah akan melibatkan rakyatnya dalam mendorong kembali pertumbuhan ekonomi.

"Statemen presiden sebenarnya pertanda beban akan diserahkan ke masyarakat bukan APBN," kata Bhima saat dimintai tanggapannya di hari yang sama.

Potensi kebijakan yang sangat mungkin akan dilakukan pemerintah yakni dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG baik yang subsidi maupun non-subsidi.

"Sinyal kenaikan harga BBM dan LPG mulai dirasakan. Beban biaya hidup masyarakat naik karena pendapatan masih lesu terutama kelas menengah bawah," kata dia.

Baca juga: 9 Negara yang Berpotensi Terseret dalam Perang Iran vs. AS-Israel