JK Minta Pemerintah Pertimbangkan Kurangi Subsidi BBM, Kebijakan WFH Kurang Efektif

Ringkasan Berita:

• JK usul pemerintah kurangi subsidi BBM dalam rangka menekan defisit anggaran dan mengurangi utang negara
• Subsidi BBM bisa picu menumpuknya utang negara
• JK sebut kebijan WFH kurang efektif tekan konsumsi BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis energi akibat konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.

Pengurangan subsidi BBM tersebut dalam rangka menekan defisit anggaran dan mengurangi utang negara.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (6/4/2026).

Menurutnya, ketika BBM masih disubsidi pemerintah, maka utang negara makin menumpuk. 

Apalagi dengan melihat gejolak harga minyak dunia yang memprihatinkan.

"Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucapnya.

"Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Kalau utang semua kita kena. itu masalah energi," sambungnya.

Baca juga: Tepis Keresahan Krisis BBM, Pemerintah Australia Minta Warga Liburan Paskah Seperti Biasa

Ia tidak menampik sarannya tersebut bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Namun, selama 20 tahun dirinya berkecimpung di pemerintahan, tidak ada dampak yang serius soal kenaikan harga.

JK mencontohkan sejumlah negara yang ia datangi khususnya ASEAN yang sudah mulai menaikkan harga BBM. 

Namun, masyarakatnya tidak melakukan protes berlebihan karena sudah mengerti jika hal itu terpaksa untuk mengurangi beban pemerintah.

Baca juga: Industri Otomotif Apresiasi Strategi Pemerintah Pertahankan Harga BBM

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti soal kebijakan Work From Home (WFH) khususnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan pada hari Jumat.

Menurutnya, hal itu kurang efektif karena tetap bisa dimanfaatkan untuk bepergian ke luar rumah.

"Kalau masyarakat membatasi BBM itu, angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa," jelasnya.