Ringkasan Berita:

• Demo Pra-Mayday digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
• Buruh menuntut pencabutan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan hapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
• Pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, para buruh akan turun ke jalan menyuarakan tuntutannya. 

Pada Kamis (16/4/2026), demo Pra-Mayday akan digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, para buruh menuntut sejumlah hal terkait regulasi ketenagakerjaan, meliputi cabut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan hapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.

UU Cipta Kerja atau sebelumnya dikenal sebagai Omnibus Law ini, untuk menyederhanakan regulasi dan memacu investasi. Namun, kehadirannya menuai protes dari kalangan buruh.

Berbagai elemen, khususnya dari kalangan buruh menilai, UU ini mengabaikan hak-hak pekerja dan lebih memihak pada kepentingan investasi.

Sementara itu, sistem kerja outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, baik melalui perjanjian pemborongan kerja maupun melalui perjanjian pemberian jasa/pekerjaan tertentu yang tidak mengenai core business dari perusahaan penyedia kerja.

Terkait hal ini, beberapa kalangan menilai, sistem outsourcing dianggap tak adil dan tidak memihak pekerja/ buruh.

Oleh karena, outsourcing dan omnibus law kerap disuarakan oleh para buruh ketika melakukan aksi demo, termasuk May Day.

Jelang Hari Buruh 1 Mei, rangkaian aksi demo digelar oleh para buruh. 

Aksi pertamanya akan digelar pukul 10.00 WIB di DPR Senayan.

Baca juga: 200 Ribu Buruh Ramaikan May Day di Monas, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

Aksi tersebut, datang dari sejumlah elemen, termasuk Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jumlah sekitar 2.000 orang.

“Demo pukul 10.00 WIB dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) dengan jumlah sekitar 2.000 orang,” jelas Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, dilansir TribunBekasi.com. 

Menyikapi hal tersebut, pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi unjuk rasa.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar lokasi demo untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.