Ringkasan Berita:

• Pendiri SMRC Saiful Mujani mengungkapkan alasan mengapa Prabowo Subianto harus turun atau diturunkan sebagai Presiden RI.
• Dia menilai arah kebijakan dan sikap politik Prabowo berpotensi mengancam konstitusi hingga demokrasi di Indonesia.
• Para mahasiswa UIN hingga para pembicara lainnya tampak bertepuk tangan dan bersorak saat mendengar Saiful memaparkan alasan-alasan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri SMRC Saiful Mujani mengungkapkan alasan mengapa Prabowo Subianto harus turun atau diturunkan sebagai Presiden RI.

Dia menilai arah kebijakan dan sikap politik Prabowo berpotensi mengancam konstitusi hingga demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menteri HAM Bandingkan Laporan Polisi Terhadap Feri Amsari, Ubedilah Badrun, dan Saiful Mujani

"Saya berpendapat Presiden Prabowo harus diturunkan karena mengancam konstitusi dan demokrasi," ujar Saiful dalam Diskusi Politik dan Kebebasan Akademik di UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Para mahasiswa UIN hingga para pembicara lainnya tampak bertepuk tangan dan bersorak saat mendengar Saiful memaparkan alasan-alasan tersebut.

Dia menyoroti wacana kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi awal yang dinilai berpotensi menghapus mekanisme pemilihan presiden secara langsung serta membuka peluang masa jabatan tanpa batas.

"Kalau kembali ke sistem itu, tidak ada pemilihan presiden langsung, tidak ada pembatasan masa jabatan, dan presiden bisa dipilih secara tidak demokratis," kata Saiful.

Tak hanya itu, Saiful juga menyinggung dugaan pelanggaran terhadap sumpah jabatan presiden, termasuk kebijakan yang dinilai membuka ruang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dia turut mengkritik sejumlah kebijakan yang melibatkan militer aktif di ranah sipil serta perjanjian kerja sama luar negeri yang tidak melalui mekanisme DPR.

Di sektor ekonomi, Saiful menilai kebijakan pemerintah berpotensi mengganggu stabilitas fiskal negara.

"Para ekonom melihat yang berisiko itu fiskalnya. Kalau fiskalnya terganggu, itu berdampak luas," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan-pernyataan pejabat yang dianggap tidak mencerminkan sikap kenegaraan.

Menurutnya, pelabelan terhadap pengamat kritis sebagai pihak asing hingga anggapan demonstran sebagai ancaman merupakan hal yang tidak tepat dalam iklim demokrasi.

"Pernyataan seperti itu tidak pantas dan bisa merusak demokrasi," katanya.