Saiful Mujani Jelaskan Alasan Pernyataan Turunkan Presiden: Bukan Ajakan

Ringkasan Berita:

• Saiful Mujani menjelaskan pernyataan “turunkan presiden” sebagai bentuk kekhawatiran atas arah demokrasi.
• Ia menilai ada ancaman terhadap konstitusi dan prinsip reformasi.
• Pernyataan itu disebut bukan ajakan, melainkan respons akademik dan politik.

TRIBUNNEWS.COM – Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang ramai diperbincangkan publik terkait narasi 'menjatuhkan presiden'.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang dipandu Akbar Faizal, Saiful menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan ajakan eksplisit, melainkan bentuk kekhawatiran akademik terhadap arah demokrasi di Indonesia.

“Ngajak juga enggak sebenarnya… itu penegasan aja. Bagi saya itu biasa saja, mungkin saya terlalu maju berpikirnya," jelasnya.

Saiful menjelaskan, pernyataannya berangkat dari hasil riset dan observasi panjang mengenai tren global kemunduran demokrasi.

Ia menyebut, dalam banyak kasus, sumber utama kerusakan demokrasi justru berasal dari pemimpin eksekutif.

“Sumber kerusakan itu adalah pemimpin eksekutif presiden dalam hal ini. Saya dan teman-teman melihat Pak Prabowo sumber untuk kerusakan pada bagian itu.”

Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain, di mana pemimpin yang terpilih secara demokratis justru berpotensi merusak sistem demokrasi setelah berkuasa.

Salah satu alasan utama yang dikemukakan Saiful adalah kekhawatiran terhadap wacana kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli. Ia menilai hal tersebut sebagai ancaman serius terhadap hasil reformasi.

“Itu ancaman terhadap konstitusi kita hasil reformasi. Prabowo memang tidak menghargai hasil dari reformasi ini," kata dia.

Ia menegaskan, konstitusi hasil amandemen pascareformasi telah menjadi fondasi penting bagi sistem demokrasi modern di Indonesia, sehingga wacana perubahan ke arah lama dinilai berisiko.

Selain soal konstitusi, Saiful juga menyinggung sejumlah kebijakan yang dinilainya berpotensi melanggar aturan dasar negara.

Baca juga: Feri Amsari Tantang Pemerintah Debat Terbuka: Kalau Saya Tidak Salah, Siapa yang Minta Maaf?

Ia mencontohkan keterlibatan aparat militer aktif dalam jabatan sipil serta kebijakan hubungan luar negeri yang dinilai tidak melalui mekanisme yang semestinya.

“Itu sudah melanggar konstitusi.”

“Membuat kesepakatan dengan negara lain itu harus berdasarkan kesepakatan dengan DPR.”

Saiful menegaskan, pernyataan “menjatuhkan” atau “turun saja” dilontarkan sebagai langkah preventif terhadap potensi ancaman tersebut.