Ia mencontohkan perbuatan itu dilakukan di antaranya dengan menyandera atau menculik yang menyebabkan Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana semestinya. 

Kedua, lanjut Mahfud, makar terhadap wilayah negara. 

Mahfud mencontohkan perbuatan itu misalnya setiap gerakan yang menyebabkan satu wilayah, baik darat, laut, maupun udara terpisah dari Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Ketiga, makar terhadap pemerintahan sebagaimana yang dituduhkan dilakukan Saiful Mujani sebagaimana diatur dalam pasal 193 KUHP baru.

Menurut Mahfud, dalam pasal itu yang dimaksud makar untuk menggulingkan antara lain meniadakan pemerintah dan mengubah susunan pemerintah.

"Jadi kalau begitu di mana dong makarnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah?" ungkapnya.

"Beda dengan Republik Maluku Selatan, kan ada pimpinannya yang mengaku pemerintah. PRRI ada pimpinannya. Aceh Merdeka ada pimpinannya. Nah itu makar. Kalau Saiful makarnya apa? Sudah pasti kalau makar, tidak," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, pasal penghasutan yang juga ditudingkan ke Saiful Mujani juga tidak bisa diterapkan.

Karena menurutnya penghasutan pada intinya adalah mengajak, menganjurkan, dan mendorong orang untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara kekerasan. 

"Yang saya harapkan Bareskrim profesional. Kita harus dukung Bareskrim atau Polri itu oleh undang-undang diwajibkan untuk menerima setiap laporan tapi menganalisa kemudian secara objektif," ucapnya.

"Tidak harus menjadi pro justitia, menjadi kasus hukum. Oh ini laporan enggak memenuhi syarat pidana. Kalau hal-hal seperti itu, ribuan bisa laporan di seluruh Indonesia. Itu kan baru di Jakarta. Kalau begitu nanti laporan di seluruh Indonesia diproses semua. Enggak muat pengadilannya, enggak muat penjaranya juga," pungkasnya.