Ia menggambarkan situasi yang penuh risiko sejak awal kedatangan.

Setibanya di wilayah misi, ia dan tim langsung dihadapkan pada suara tembakan dan ledakan yang memaksa mereka berlindung di bunker.

Dalam kondisi tersebut, ia tetap berupaya menemui prajurit Indonesia untuk memastikan kesiapan mereka sekaligus menjaga moral pasukan.

Pengalaman itu, menurutnya, menjadi pelajaran penting tentang kepemimpinan dalam situasi krisis bagaimana ketenangan, keberanian, dan kehadiran seorang pemimpin mampu menjaga kepercayaan dan semangat tim di tengah tekanan.

Baca juga: Sejarah Hari Bela Negara 19 Desember, Diawali Agresi Militer Belanda II

Paparan tersebut menjadi refleksi bagi peserta tentang pentingnya kesiapan mental dan kemampuan mengambil keputusan cepat dalam kondisi tidak pasti.

Batas antara Bela Negara dan Militerisasi

Di tengah meningkatnya tren pelibatan masyarakat sipil, muncul pula kekhawatiran mengenai potensi militerisasi dalam program bela negara.

Menanggapi hal tersebut, PMPP TNI menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan tetap berada dalam koridor edukatif dan tidak mengarah pada militerisasi.

“Pendekatannya bukan militerisasi, tetapi membangun kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab sebagai warga negara,” tegas Iwan.

Ia menekankan bahwa program ideal harus bersifat inklusif, relevan dengan perkembangan zaman, serta berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi ancaman non-militer.

Fokus pada Dampak, Bukan Kuantitas

Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan global, kebutuhan terhadap program bela negara dinilai akan terus bertumbuh.

Namun, Iwan menegaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah peserta, melainkan dari dampak yang dihasilkan.

“Indikatornya adalah perubahan sikap dan perilaku—lebih disiplin, lebih peduli, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat,” katanya.

Pendekatan berbasis masyarakat sipil ini dinilai semakin relevan dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi nasional.