Ringkasan Berita:

• Dugaan suap dan gratifikasi impor yang menyeret PT Blueray Cargo dinilai tidak sekadar menyangkut aliran uang maupun nama pejabat yang muncul di persidangan.
• Kasus tersebut disebut berpotensi membuka persoalan yang lebih besar di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
• Indikasi itu terlihat dari dominannya peran operator teknis, lemahnya audit digital, hingga kuatnya jalur komunikasi informal dalam praktik operasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan suap dan gratifikasi impor yang menyeret PT Blueray Cargo dinilai tidak sekadar menyangkut aliran uang maupun nama pejabat yang muncul di persidangan.

Kasus tersebut disebut berpotensi membuka persoalan yang lebih besar di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Baca juga: KPK Panggil ASN Bea Cukai Semarang Usai Penyitaan Kontainer Suku Cadang di Tanjung Emas

Pakar Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara, menilai perkara tersebut memperlihatkan adanya gejala systemic control failure atau kegagalan pengendalian sistemik dalam tata kelola pengawasan di lingkungan Bea Cukai.

“Kalau seluruh perkara ini dibaca dari perspektif SPIP dan pola audit, yang terlihat justru kegagalan pengendalian sistemik,” kata Gautama kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Baca juga: KPK Panggil ASN Bea Cukai Semarang Usai Penyitaan Kontainer Suku Cadang di Tanjung Emas

Menurut dia, indikasi itu terlihat dari dominannya peran operator teknis, lemahnya audit digital, hingga kuatnya jalur komunikasi informal dalam praktik operasional.

Gautama menilai nama-nama yang terus muncul dalam persidangan juga menunjukkan pola relasi yang berulang dan patut dicermati lebih jauh.

Ia menyinggung sejumlah nama seperti Rizal, Orlando, Sisprian hingga relasi dengan pihak forwarder yang disebut memperlihatkan dugaan keberadaan struktur operasional nonformal di bawah sistem resmi DJBC.

“Nama-nama yang terus muncul menunjukkan kemungkinan struktur operasional informal sudah terlalu lama hidup di bawah struktur formal DJBC,” ujarnya.

Menurut Gautama, apabila dugaan tersebut benar, maka kasus yang saat ini mencuat bisa jadi hanya permukaan dari persoalan yang lebih besar di internal lembaga.

Ia menilai siapa pun pimpinan yang berada di pucuk DJBC berpotensi menghadapi situasi serupa apabila struktur informal lebih dominan dibanding sistem pengawasan resmi.

“Kalau itu benar, siapa pun Dirjennya akan sangat mudah ditumpangi,” kata dia.

Karena itu, Gautama menekankan bahwa pembenahan tidak cukup hanya berhenti pada penindakan individu.

Menurutnya, aparat penegak hukum dan pengawas internal perlu membongkar mekanisme yang membuat pola tersebut bisa bertahan dalam waktu lama.

Sebab apabila akar persoalan tidak disentuh, pola serupa dinilai akan terus berulang dengan aktor dan nama yang berbeda.

“Kalau akar masalahnya tidak dibongkar, pola ini bisa terus muncul kembali dengan wajah baru,” ujarnya.

Baca juga: Boyamin Saiman Minta KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Terkait Perkara Dugaan Suap