Ringkasan Berita:

• Pengamat IPO Dedi Kurnia Syah meminta calon Ketua Umum HIPMI 2026-2029 mengutamakan adu gagasan strategis yang berdampak bagi pengusaha menengah bawah dan ekonomi rakyat.
• Ekonom Celios Nailul Huda menilai HIPMI harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
• Munas XVIII HIPMI dijadwalkan digelar di Lampung pada 10 Juni 2026 dengan empat kandidat Ketum BPP HIPMI, yakni Reynaldo Bryan, Ade Jonan Prasetyo, Afifuddin Suhaeli Kalla, dan Anthony Leong.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dan ekonomi mengingatkan para calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2026-2029 untuk fokus pada gagasan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, sekaligus menjaga sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif lembaga survei dan konsultan Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pemimpin baru HIPMI harus mampu mengelola kemitraan strategis dengan pemerintah agar bisa memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha di tingkat akar rumput.

"Mampu mengelola kemitraan supaya bisa berdampak pada usahawan kelas menengah bawah untuk berkembang, dan itu berdampak pada ekonomi rakyat," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (28/5/2026).

Dedi menekankan kontestasi menjelang Munas harus dimanfaatkan sebagai ajang adu gagasan, bukan sekadar kompetisi untuk mendekatkan diri pada lingkar kekuasaan. 

"Seharusnya adu gagasan lebih diutamakan, karena kekuasaan sudah cukup solid," kata Dedi. 

Selain itu, nakhoda baru HIPMI dipandang harus bisa menghapus persepsi publik mengenai ketergantungan organisasi terhadap kekuasaan. 

Menurutnya, organisasi pengusaha tidak semestinya berlindung di balik kekuasaan karena berisiko memusatkan pertumbuhan ekonomi hanya pada segelintir kelompok tertentu.

"HIPMI seharusnya berada di pihak publik," kata Dedi.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda.

Ia berpendapat bahwa kepengurusan HIPMI di masa depan harus memosisikan diri sebagai mitra tanding pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

"Tidak hanya 'oke' terhadap pemerintah. Pengusaha muda ini juga harus diisi pengusaha yang kritis terhadap kebijakan pemerintah," kata Nailul.

Nailul menekankan pentingnya HIPMI menjaga independensi di posisi tengah agar tetap objektif dalam menjalankan peran organisasi serta mempertahankan karakteristik kritis generasi muda.

"Jangan sampai afiliasi kepada pemerintah terlampau kuat, sehingga menghilangkan sisi kritis kaum muda," kata Nailul.

Kendati demikian, Nailul menggarisbawahi bahwa sinergi antara HIPMI dan pemerintah tetap dapat berjalan secara ideal selama batasan profesionalitas tetap terjaga.

"Sinergi ini bisa dilakukan asalkan masih dalam koridor bisnis dan pemerintahan," kata dia.