Ringkasan Berita:

• Aktivis 98 Resolusi Network menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pergantian pimpinan dan penegakan hukum di Badan Gizi Nasional.
• Tindakan tersebut dinilai mencerminkan komitmen nihil toleransi terhadap korupsi dan sejalan dengan amanat Reformasi 1998.
• Ia menilai langkah-langkah itu memperkuat akuntabilitas program gizi nasional, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah berani dan respons cepat yang ditunjukkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan penegakan hukum dan bersih-bersih di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN, termasuk dua Wakil Kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Baca juga: Anwar Abbas Sebut Korupsi di BGN Bentuk Pelecehan terhadap Presiden Prabowo

Di bawah pemerintahan Prabowo, Kejaksaan Agung juga mengusut dugaan korupsi di BGN yang diduga melibatkan Dadan Cs.

Terkait hal itu, Aktivis 98 yang tergabung dalam  Aktivis 98 Resolution Network menilai ketegasan Prabowo merupakan komitmen zero-tolerance terhadap korupsi dan penyelewengan kekuasaan sehingga bukan hanya sekadar janji kampanye, melainkan juga prinsip kerja nyata yang melandasi jalannya roda pemerintahan.

Baca juga: Mengenang Kembali Momen Dadan Hindayana Dilantik Jokowi jadi Kepala BGN

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero-tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan kekuasaan, khususnya terkait tindakan tegas hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional," ujar Agus Teddy, Juru Bicara 98 Resolution Network,  dalam pernyataan bersama yang di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, program perbaikan gizi dan ketahanan pangan adalah pilar utama menuju Indonesia Emas 2045 yang menyangkut masa depan anak-anak bangsa.

Langkah berani Presiden sebagai bukti tidak akan membiarkan agenda strategis rakyat dicederai oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

"Ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan yang bersih, berani, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat," ucap Agus Teddy.

Menjawab Panggilan Sejarah

98 Resolution Network juga menyatakan bahwa ketegasan Presiden Prabowo dalam menindak penyelewengan kekuasaan ini memiliki benang merah sejarah yang sangat kuat dengan Cita-Cita Reformasi 1998.

Lebih dari dua dekade lalu, bangsa ini bersepakat melakukan koreksi total atas tata kelola negara dengan satu mandat utama mengikis habis praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), demi mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berkeadilan sosial.

"Apa yang kita saksikan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah manifestasi nyata dari penyelesaian utang sejarah Reformasi 98," ucap Agus Teddy.

Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Selanjutnya, ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu di lembaga sekelas Badan Gizi Nasional, Presiden sedang menegaskan kembali komitmen kebangsaan kita bersama.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi di era ini tidak mengenal tebang pilih, tidak melihat latar belakang politik, jabatan, ataupun kedekatan. Siapa pun yang berani menyentuh hak rakyat akan berhadapan dengan hukum.

Dimana kekuasaan tidak boleh dijadikan alat memperkaya diri, melainkan instrumen suci untuk menyejahterakan rakyat.

"Reformasi 98 menuntut agar amanat rakyat dikembalikan kepada rakyat, dan setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan publik," jelasnya.
Kata Agus Teddy, langkah hukum ini membuktikan bahwa semangat 98 tidak pernah padam; ia kini bertransformasi menjadi komitmen eksekutif yang kokoh dan bernyali di bawah komando Presiden Prabowo.

Baca juga: Tantangan BGN usai Dadan Cs Jadi Tersangka Korupsi MBG: Pembenahan Sistem, Transparansi Tata Kelola

Menjaga Kesucian Mandat Gizi dan Pangan Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk dengan mandat suci yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup generasi masa depan Indonesia. Program-program yang diamanatkan kepada lembaga ini, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, pengentasan stunting, dan penguatan kualitas SDM sejak dini.

Hal ini, kata Agus Teddy, merupakan fondasi utama untuk melahirkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan siap membawa Indonesia bersaing di panggung global.

Tindakan hukum yang diambil di lingkungan BGN mengirimkan pesan yang sangat kuat dan tidak ambigu.

"Hukum di Indonesia tegak lurus, tanpa pandang bulu, dan tidak ada ruang bagi siapa pun untuk mengorbankan hak anak-anak Indonesia. Ketika kita berbicara tentang gizi anak-anak kita, kita sedang berbicara tentang nasib bangsa ini dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan," tukas Agus Teddy.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sangat memahami hal tersebut. Beliau tidak akan menoleransi ego sektoral, keserakahan pribadi, atau kepentingan kelompok yang mencoba mengambil keuntungan dari program yang menjadi hak mutlak rakyat kecil.

"Kepentingan pribadi harus dinomorduakan, dan kepentingan rakyat serta bangsa harus diutamakan oleh para pejabat di Indonesia. Jangan sampai program Presiden Prabowo Subianto jadi ajang keserakahan pribadi," tandas Agus Teddy.

Baca juga: Setelah Jadi Tersangka, Eks Wakil BGN Sony Sonjaya Sempat Terimakasih ke Nanik S Deyang soal Hadiah

Kepemimpinan yang Bernyali dan Bersih

Langkah taktis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini dinilai menjadi preseden baik sekaligus babak baru dalam sejarah reformasi birokrasi di tanah air. Publik melihat sosok

Presiden sebagai pemimpin yang adaptif, tegas, dan berintegritas tinggi. Beliau mempraktikkan filosofi kepemimpinan yang membersihkan instansi dari pucuk pimpinan tertinggi demi menjamin kesehatan organisasi di bawahnya.

Komitmen zero-tolerance ini meletakkan standar moral yang sangat tinggi bagi seluruh jajaran kabinet, kepala lembaga, hingga aparatur sipil negara di seluruh penjuru negeri. Ketegasan yang tanpa pandang bulu ini meruntuhkan dinding-dinding imunitas yang selama ini kerap melindungi oknum-oknum bermasalah.

"Ini adalah sebuah sistem peringatan dini (early warning system) yang nyata, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penyalahgunaan kekuasaan akan berhadapan langsung dengan sanksi hukum yang tegas dan tanpa kompromi," terang Agus Teddy.

Menurut dia, sikap responsif ini juga memperlihatkan koordinasi yang sangat solid dan harmonis antara lembaga eksekutif dengan aparat penegak hukum.

"Transparansi proses ini justru meningkatkan kepercayaan publik (public trust) serta mengembalikan wibawa negara di mata rakyat dan dunia internasional, sebuah iklim demokratis yang bersih, yang dicita-citakan oleh para pejuang reformasi silam," ujar Agus Teddy.

Pembersihan sebagai Langkah Penyelamatan Instansi, Bukan Pelemahan

Lebih lanjut, siaran pers ini menekankan bahwa publik tidak perlu khawatir akan keberlangsungan program gizi nasional. Langkah hukum yang terjadi bukanlah bentuk pelemahan terhadap Badan Gizi Nasional, melainkan sebuah proses penyucian (purification) instansi agar terbebas dari oknum-oknum yang menghambat akselerasi kerja.

Melalui tindakan preventif dan korektif ini, BGN justru diselamatkan dari potensi kerusakan yang lebih besar. Prinsip penegakan hukum yang radikal dan tanpa pandang bulu ini memastikan bahwa pembersihan dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya.

"Dengan kepemimpinan baru yang nantinya lebih berintegritas, tata kelola keuangan dan operasional BGN dipastikan akan jauh lebih transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran," jelas Agus Teddy.

Menurutnya, rakyat dapat meyakini bahwa setiap rupiah uang negara yang dianggarkan untuk gizi nasional akan benar-benar berwujud makanan berkualitas di meja makan anak-anak sekolah dan ibu hamil di pelosok Nusantara.

Seruan untuk Mengawal Bersama Agenda Strategis Bangsa

Menutup pernyataan resmi ini, Agus Teddy selaku Juru Bicara mengajak seluruh elemen masyarakat, media massa, akademisi, mantan aktivis, dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk merapatkan barisan di belakang Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal agenda-agenda strategis nasional.

"Membangun Indonesia yang besar dan maju membutuhkan fondasi yang bersih. Hari ini kita melihat fondasi itu sedang diperkuat oleh Presiden Prabowo, selaras dengan ruh perjuangan Reformasi 98. Tugas kita bersama sebagai elemen bangsa adalah ikut mengawasi, mendukung penuh penegakan hukum yang transparan, dan memastikan bahwa cita-cita luhur menuju Indonesia Emas 2045 tidak goyah sedikit pun," urainya.

Terakhir, kata Agus Teddy, kita optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berkarakter kuat, berpihak pada rakyat, dan tegas tanpa pandang bulu dalam memberantas korupsi, Indonesia akan segera bertransformasi.

"Indonesia akan segera bertransformasi menjadi negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga murni dan bersih dari praktik-praktik koruptif yang merugikan masa depan generasi penerus bangsa," pungkasnya.