Pertalite Diburu Imbas Pertamax Naik, Pemerintah Diminta Antisipasi Kelangkaan, Antrean Mengular
Pengamat mengatakan dampak migrasi dari Pertamax ke Pertalite juga harus diiringi dengan penambahan kuota Pertalite.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Febri Prasetyo
"Mending antre aja gak apa-apa beli Pertalite, daripada Pertamax," ungkap Rudi.
Kuota Pertalite Terancam Jebol
Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mengingatkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) agar mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.
Menurut Meitri, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi seperti Pertalite.
Jika perpindahan tersebut terjadi secara besar-besaran, pemerintah dikhawatirkan menghadapi tekanan tambahan terhadap kuota subsidi energi yang telah ditetapkan.
"Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata," kata Meitri kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, yang perlu diantisipasi justru efek berantai dari kebijakan tersebut.
"Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi," ujarnya.
Baca juga: Harga Pertamax Naik 32 Persen, PKS Sebut Kelas Menengah Paling Terpukul, Pertalite Harus Diawasi
Alasan Pertamina Naikkan Harga Pertamax
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM non subsidi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah."
"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” kata Roberth dalam keterangannya, Rabu.
“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," jelasnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Rizki Sandi Saputra/Reza Deni/Suci Bangun Dwi Setyaningsih/Abdi Ryanda Shakti) (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy) (Kompas.com/Wisang Seto Pangaribowo)