Ringkasan Berita:

• Kemenko Polkam) menanggapi terkait rencana unjuk rasa mahasiswa di kawasan bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) hari ini.
• Brigjen TNI Honi Havana mengatakan Kemenko Polkam memperhatikan dan menyimak dengan seksama perkembangan dinamika nasional termasuk isu-isu kritis yang berkembang di dalamnya.
• Kemenko Polkam terus melaksanakan langkah-langkah koordinatif bersama Kementerian dan lembaga dalam lingkup koordinasinya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menanggapi terkait rencana unjuk rasa mahasiswa di kawasan bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) hari ini.

Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana mengatakan Kemenko Polkam memperhatikan dan menyimak dengan seksama perkembangan dinamika nasional termasuk isu-isu kritis yang berkembang di dalamnya.

Baca juga: Jelang Demo Mahasiswa Tuntut Harga BBM Turun, Mobil Tahanan Bersiaga di Bundaran HI

Dia mengatakan Kemenko Polkam terus melaksanakan langkah-langkah koordinatif bersama Kementerian dan lembaga dalam lingkup koordinasinya.

Hal itu, kata Honi, dilakukan untuk memastikan stabilitas keamanan terjamin demi mendukung kelancaran aktivitas dan khususnya kegiatan perekonomian masyarakat.

"Kemenko Polkam menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mendorong upaya-upaya untuk menjamin kegiatan tersebut berjalan dengan aman, tertib, damai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," kata Honi saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (12/6/2026).

Tuntutan Mahasiswa

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam.

Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Symphati Dimas mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Dia menyebut mahasiswa memandang Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius yang belum mendapatkan solusi memadai dari pemerintah.

"Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar," ujarnya.

Dimas menjelaskan, konsolidasi yang digelar sebelumnya diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat. 

Di antaranya seluruh BEM fakultas se-UI, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), serta Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat.

Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Baca juga: Waspada Penyusup, Polda Metro Identifikasi Kelompok Diduga Akan Tunggangi Demo di Jakarta

5 Tuntutan

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yakni di antaranya: 

1. Mendesak pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

2. Meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

3. Menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

4. Mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil.

5. Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.