Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, NUR-SULTAN – Badan Pemantau Keuangan Republik Kazakhstan melaporkan pada Selasa (15/3/2022), sebanyak 55 pertambangan kripto ilegal secara sukarela menghentikan operasi mereka, dan sebanyak 51 entitas lainnya berhasil dihentikan dalam sebuah operasi penggerebekan.

Melansir dari situs cointelegraph.com, operasi penggerebekan ini menargetkan penambangan kripto ilegal yang membahayakan jaringan energi Kazakhstan.

Dalam rilisnya, Badan Pemantau Keuangan Republik Kazakhstan menyerukan untuk mengembangkan pendekatan peraturan yang lebih jelas mengenai penambangan kripto di negaranya.

Baca juga: Mata Uang Kripto Mengalami Penurunan, Setelah Penolakan Proposal Bitcoin Uni Eropa

Dalam rilis tersebut, tidak hanya akan membekukan pertambangan kripto ilegal, namun mereka juga akan membongkar rig dan memindahkan peralatan pertambangan dari operasi ilegal ini.

Dalam rilis tersebut juga menyebutkan sejumlah nama-nama tokoh terkenal yang diduga terlibat dengan aktivitas ilegal tersebut.

Nama-nama tersebut diantaranya adalah mantan ketua perusahaan gas milik negara Qazaqgaz , mantan kepala departemen kejahatan narkoba polisi nasional serta orang terkaya ke-17 di negara itu.

Pertambangan kripto ini dianggap ilegal karena mereka tidak memberi tahu regulator mengenai aktivitas penambangan mereka. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menghindari pajak dan bea cukai.

Dalam penggerebekan ini, penegak hukum berhasil menyita lebih dari 67.000 peralatan dengan harga senilai 190 juta dolar AS dan membuka 25 kasus kriminal. Setelah proses penggerebekan yang dilakukan penegak hukum Kazakhstan, konsumsi energi harian negara itu dilaporkan turun sebanyak 600 MWh.

Kazakhstan telah meningkatkan upaya untuk menurunkan beban yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal di negaranya. Pada Agustus 2021, negara tersebut berhasil menampung sebanyak 18 persen dari tingkat hash BTC global.

Baca juga: Jepang Desak Perusahaan Kripto Turut Berikan Sanksi Terhadap Rusia

Namun di bulan Februari tahun ini, Kementerian Energi Nasional mengumumkan rencana dan strateginya untuk mengidentifikasi serta menghentikan pertambangan yang tidak patuh terhadap negara.

Kazakhstan tidak bermaksud untuk memberikan tindakan keras terhadap penambangan kripto.

Pemerintah negara ini juga sedang mengerjakan pendekatan regulasi yang masuk akal untuk membantu negara ini mendapat manfaat dari peluang-peluang baru seperti kripto. Seperti yang disampaikan Badan Pemantau Keuangan dalam siaran persnya.

“Mengingat perkembangan ini, gugus tugas antardepartemen sedang mengerjakan keputusan sistematis untuk mengatur masalah yang bermasalah,” ungkap Badan ini dalam siaran persnya.