Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Rusia sedang bersiap untuk mengesahkan pembayaran kripto internasional, namun orang-orang yang terlibat dalam industri kripto meragukan upaya tersebut dapat membantu Moskow menghindari sanksi Barat.

Melansir dari Bitcoin News, otoritas Rusia mengumumkan mereka mulai mengembangkan mekanisme untuk penyelesaian pembayaran lintas batas melalui aset kripto, dengan tujuan untuk mengurangi tekanan sanksi ekonomi dan perdagangan Rusia.

Kementerian Keuangan Rusia mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melegalkan transaksi tersebut telah disepakati Bank Sentral Rusia.

Moskow tampaknya sedang terburu-buru untuk mengadopsi peraturan untuk penerbitan, sirkulasi dan berbagai operasi lainnya yang melibatkan mata uang digital, terutama pembayaran untuk impor dan ekspor yang dibatasi oleh sanksi Barat karena invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: Hadapi Inflasi Lonjakan Inflasi, Masyarakat Argentina Manfaatkan Kripto untuk Pertahankan Tabungan

Para ahli yang berkecimpung di industri cryptocurrency telah berbagi pendapat mereka dengan media Rusia, mengenai seberapa realistis upaya tersebut dapat membantu Moskow melewati sanksi Barat.

Dalam portal berita bisnis Rusia RBC telah menyusun pendapat para ahli dalam sebuah artikel, yang judulnya dimulai dengan ungkapan "Ilusi Hebat".

Pengenalan sistem pembayaran kripto di bawah sanksi adalah "ilusi besar", menurut direktur pengembangan di bursa aset digital Exmo.com Maria Stankevich. Dia mencoba mengingatkan banyak perusahaan milik negara mendiskusikan opsi ini pada tahun 2014 silam, di tengah sanksi yang sebelumnya diterima Rusia setelah mencaplok wilayah Krimea.

Mikhail Zhuzhzhalov, seorang pengacara senior di firma hukum Tomashevskaya & Partners, mengatakan bahwa gagasan untuk mengatasi sanksi keuangan dengan bantuan kripto bukanlah hal baru.

Pada tahun 2018, pihak berwenang Rusia mempertimbangkan untuk mengizinkan perusahaan internasional yang didirikan di wilayah administrasi khusus negara itu untuk menggunakan koin digital dalam menyelesaikan pembayaran dengan mitra mereka. Namun proposal tersebut ditolak oleh regulator yang pada saat itu memiliki pandangan negatif terhadap aset kripto.

Tekanan regulasi biasanya diberikan pada pemain institusional seperti pertukaran cryptocurrency, platform peer-to-peer, serta penerbit aset digital dan tokenized, catat Zhuzhzhalov. Pengacara senior ini menambahkan, meskipun peredaran cryptocurrency sendiri tidak diatur, namun mudah untuk mengejar perusahaan berlisensi yang beroperasi secara legal.

"Jika pelaku pasar tersebut merupakan subyek yurisdiksi yang tidak bersahabat, mereka wajib mematuhi sanksi. Dan jika mereka berada di negara-negara netral, maka mereka dapat ditekan oleh sanksi sekunder, seperti yang terjadi baru-baru ini dengan bank-bank Turki," ungkap
Zhuzhzhalov.

Baca juga: Harga Mata Uang Kripto Terus Merosot, Bitcoin Kini di Posisi 18.000 Dolar AS

Dua dari lima bank Turki yang mengadopsi Sistem Kartu Pembayaran Nasional (NPCS) yang disebut kartu Mir, memutuskan untuk menangguhkan operasi dengan sistem pembayaran yang banyak digunakan oleh turis Rusia yang mengunjungi negara itu.

Langkah tersebut mengindikasikan kekhawatiran bahwa Washington kemungkinan akan menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang melakukan transaksi dengan Mir. Menurut laporan media lokal di Turki, sistem pembayaran Turki-Rusia yang baru sedang dibuat.

Sementara Maria Stankevich mengakui, hampir tidak mungkin menyembunyikan transaksi dalam jumlah besar, dan semua pihak yang masih bekerja sama dengan Rusia menggunakan cryptocurrency kemungkinan akan dikenakan sanksi.