Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif

Pertamina Janji Penuhi Permintaan Wapres Produksi Bahan Bakar Euro 4

Karena di Indonesia masih memakai Euro 2 sedangkan pasar otomotif di tingkat internasional memakai Euro 4.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Fajar Anjungroso
zoom-in Pertamina Janji Penuhi Permintaan Wapres Produksi Bahan Bakar Euro 4
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto (kanan) meninjau booth BMW saat pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 di Indonesia Convention Exibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2016). Pameran otomotif yang digelar oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) diikuti oleh total 361 stan, termasuk 31 merek kendaraan dari agen pemegang merek (APM) yang terdiri atas 25 merek kendaraan penumpang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendukung perkembangan industri otomotif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal yang bisa dilakukan melalui ekspor mobil buatan dalam negeri.

Hal yang jadi kendala mobil yang diproduksi dalam negeri tidak sesuai dengan bahan bakar bensin di negara lain.

Karena di Indonesia masih memakai Euro 2 sedangkan pasar otomotif di tingkat internasional memakai Euro 4.

"Pak Wakil Presiden minta kita produksi Euro 4," ujar Vice President Corporate Communication Wianda Pusponegoro di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016, Jumat (12/8/2016).

Wianda memaparkan pihaknya sudah berupaya memproduksi bensin dengan tingkat kandungan Euro 4.

Hal ini dibuktikan dengan adanya revitalisasi perbaikan kilang yang sudah ada untuk pengolahan lebih baik.

"Kita sudah revitalisasi kilang yang ada, investasinya satu kilang Rp 1 miliar," jelas Wianda.

Berita Rekomendasi

Wianda menambahkan jika industri otomotif di dalam negeri bisa memiliki Euro 4, harus menunggu kesepakatan dari pemerintah.

Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perindustrian harus memberi izin penambahan teknologi dan kemudahan produksi.

"Kami menunggu dari pihak pemerintah," kata Wianda.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas