TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik sudah resmi diteken Joko Widodo atau Jokowi.

Perpres kendaraan listrik itu bernama Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Payung hukum mobil ramah lingkungan ini juga akan didukung Peraturan Pemerintah (PP) baru, hasil dari revisi PP Nomor 41 tahun 2013, tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Setidaknya jika menilik salah satu pasal tepatnya pasal 36 pada peraturan tersebut yang mengindikasi, bahwa jalannya peraturan ini akan memakan waktu setidaknya setahun setelah Perpres ditandatangani, maka para pelaku industri akan memiliki waktu satu tahun ini untuk memastikan semua faktornya siap sehingga hasil yang didapat pun akan optimal.

Executive General Manager PT Toyota Astra Motor Fransiscus Soerjopranoto menyatakan selain menyiapkan produk dan juga teknologi untuk mendapatkan penetrasi yang optimal, juga dibutuhkan kesiapan pasar.

“Perpres tentu akan dapat mendorong pertumbuhan pengadaan kendaraan bermotor listrik dan teknologinya, tetapi akan lebih optimal apabila pasar juga juga disiapkan, artinya harus ada yang memikirkan tingkat marketability juga, dengan begitu akan ada kecocokan yang tepat antara produk yang disediakan dengan kebutuhan pasar sehingga penetrasinya sempurna,” ujarnya, Kamis (29/8/2019).

Lebih jauh pria yang akrab disapa Suryo ini menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman para agen pemegang merek (APM) di Indonesia yang dalam kurun waktu 10 tahun ini sudah memasarkan kendaraan bermotor listrik yang rata-rata berjenis Hybrid Electronic Vehicle (HEV).

Di Indonesia sendiri penetrasinya belum cukup tinggi, yang artinya merupakan sebuah tantangan besar untuk nantinya mencapai target roadmap di tahun 2025 dengan optimal.

Baca: Kadin Usul Tambahan Insentif untuk Percepat Pengembangan Mobil Listrik

Baca: Tes Ceruk Pasar, Gaikindo Minta Pemerintah Biarkan APM Impor Mobil Listrik CBU

“Hingga saat ini setidaknya sudah ada lebih dari 5.400 pengguna jenis kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan ini masih cukup rendah, dimana setidaknya mungkin bahkan tak sampai 1 persen dari total kendaraan yang ada, sehingga rasanya apabila kita bisa siapkan pasar setidaknya selama setahun ini, maka pada saat nanti dimulainya era kendaraan bermotor listrik penetrasi dan penerimaannya akan lebih optimal,” ujarnya.

Meneruskan pengalaman sebelumnya menurut Suryo cara paling mudah adalah mengeliminasi sejumlah kekhawatiran konsumen akan kendaraan bermotor listrik.

“Benar bahwa mobil listrik akan memberikan benefit seperti running cost yang murah dan juga perawatan yang lebih mudah, tetapi jangan lupa masih ada beberapa kekhawatiran seperti harga yang relatif tidak murah, kesiapan infrastruktur di berbagai daerah, kemudahan penggunaan seperti charging yang cepat dan beberapa yang lain," katanya.

"Apalagi kalau mengingat negara kita cukup unik karena kota besar kita terkenal dengan kemacetan, tetapi ada juga budaya mudik yang tidak cuma macet, tapi jauh jaraknya dan lama mengemudinya, hal hal ini membuat para konsumen masih akan concern terhadap mobil listrik, maka selain menyiapkan produk ada baiknya kita siapkan marketnya agar nanti ujungnya sama-sama siap maka akan optimal,” katanya.

Suryo menjelaskan, salah satu yang menjadi tugas APM adalah untuk dapat membuat marketability level yang baik antara pilihan produk dan kebutuhan, di mata rantai industri ini APM berada di tengah antara produsen dan juga market.

"Maka kedepan nya menurut kami penting juga untuk dapat memilih dengan tepat produk dan teknologi KBL yang ada dan sudah siap menyesuaikan dengan kebutuhan market dan kondisi kondisi lain,maka mari kita dengan sama sama punya setahun untuk salah satunya menyiapkan market dengan mengurangi kekhawatiran konsumen,” ujar Suryo lagi.

Menurut Suryo, menyiapkan pasar caranya bisa bermacam-macam.

Selain tentunya memberikan banyak informasi agar tingkat pengetahuan terhadap KBL baik, penyiapan infrastruktur pendukung dan jaringan layanan akan sedikit banyak membantu mengurangi kekhawatiran.

"Satu lagi adalah program benefit yang juga bisa menjadi pemancing sehingga akan jelas terasa perbedaan bagi pengguna KBL dan kendaraan biasa, rasanya berbagai insentif di area hilir ini juga akan banyak membantu nantinya, sehingga tak hanya di area hulu efek positifnya tapi lebih total,” katanya.