Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi melakukan konsolidasi dengan elemen Kementerian/Lembaga dan Agen Pemegang Merk daam rangka merespon Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik.

Budi menjelaskan rapat terbuka antara para pemangku kepentingan ini untuk mendengarkan masukan seputar action plan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Semangat kita pemerintah saat ini mendorong penggunaan motor listrik, mobil listrik maupun bus listrik agar ada penetrasi cepat ke masyarakat/pasar,” kata Budi Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut Budi, sesuai arahan dari Menteri Perhubungan, untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik bahwa harus ada peraturan turunan Perpres 55 di antaranya Permen, Perkap, dan Pergub.

Baca: Wuling Siap Produksi Mobil Listrik Pada 2020

Meski beberapa peraturan-peraturan turunan sebagian sudah progres namun yang dinanti yakni masalah insentif fiskal.

“Jadi dengan harapan persoalan sekarang yang menjadi bottleneck untuk percepatan ini akan kita bahas bersama-sama,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden terkait mobil listrik.

Perpres itu diteken Jokowi pada Senin (5/8/2019).

"Oh sudah sudah sudah. Sudah saya tandatangani hari Senin pagi," kata Jokowi kala itu.

Jokowi berharap, perpres ini bisa mendorong agar pelaku industri otomotif segera membangun industri mobil listrik di indonesia.

"Kita tahu 60 persen dari mobil listrik kuncinya ada di baterainya. Dan bahan untuk membuat baterai dan lain lain ada di negara kita sehingga strategi bisnis negara ini bisa kita rancang agar kita nanti bisa mendahalui membangun industri mobil listrik yang murah dan kompetitif," tambah Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.