Vietnam akan Batasi Impor Mobil, Gaikindo Janji Ajak Dialog Pemerintah
Hambatan non tarif tersebut diyakini akan menimbulkan dampak terhadap ekspor mobil buatan Indonesia ke Vietnam
Editor: Fajar Anjungroso
TRIBUNNEWS.COM - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ( Gaikindo) sudah mulai melakukan dialog dengan pemerintah dan para produsen otomotif dalam negeri, sebagai langkah untuk menyikapi rencana pemberlakuan pajak konsumsi spesial (special consumption tax/SCT) di Vietnam.
Hambatan non tarif tersebut diyakini akan menimbulkan dampak terhadap ekspor mobil buatan Indonesia ke Vietnam. Mengingat, negara tersebut merupakan salah satu pasar penting bagi Indonesia.
"Rencana tersebut saat ini belum diberlakukan. Tapi sejauh ini yang kita lakukan adalah berdiskusi dengan pemerintah dan pelaku industri, untuk menjaga ekspor otomotif," ujar Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara saat dihubungi, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Dalam materinya, lanjut Kukuh, Gaikindo ingin tetap bisa mengekspor kendaraan entah secara utuh (completely built up/CBU) ataupun terurai (completely knocked down/CKD).
"Diakui, memang pasar Vietnam cukup menggoda untuk produsen otomotif membuat pabrik di sana. Tapi bagaimanapun juga, kita ingin ekspor tetap terjaga dan meningkat dan tetap sumbernya dari Indonesia," katanya.
Baca: Empat Tahun Terakhir, Ekspor Mobil Suzuki Melonjak di Atas 100 Persen
Pada kesempatan terpisah, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP) Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah akan melakukan lobi kepada Vietnam terkait dampak pemberlakuan pajak konsumsi tersebut.
"Kita lihat dahulu (pengaruhnya) seperti apa. Kita akan lakukan diplomasi sebagai sesama anggota negara ASEAN. Dalam hal ini, WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) tidak ikut campur karena yang diatur bukan tarif bea masuk," katanya beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI Rico Nugrahatama juga mengatakan, kebijakan Vietnam ini akan mempengaruhi langsung ekspor Indonesia, tapi dampaknya tidak bisa terlihat cepat.
“Peraturan dalam negeri Vietnam secara langsung akan mempengaruhi, karena di ASEAN sendiri Vietnam masuk dalam tiga besar paling banyak, setelah Filipina dan Thailand,” katanya.
“Dampaknya biasanya akan ketahuan pada tahun depan, atau setelah triwulan ketiga itu bisa kelihatan seberapa besar efeknya,” ujarnya.
Sebagai informasi, pangsa pasar Vietnam mencapai 7,8 persen (586.514 dolar AS di 2018) dari 53 persen ekspor Indonesia di seluruh negara ASEAN.