Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Otomotif
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

MTI Pesimistis Zero ODOL di Angkutan Barang Bisa Terwujud Mulai 1 Januari 2023

MTI pesimistis, pemberlakukan zero ODOL (over dimensi over load) pada kendaraan angkutan barang bisa diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2023

MTI Pesimistis Zero ODOL di Angkutan Barang Bisa Terwujud Mulai 1 Januari 2023
TRIBUNNEWS/REYNAS ABDILA
Penimbangan truk angkutan barang non-golongan I atau angkutan barang dalam razia truk ODOL di Parking Bay KM 18A Tol Jakarta-Cikampek. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya S. Dillon menyatakan pesimistis, pemberlakukan zero ODOL (over dimensi over load) pada kendaraan angkutan barang bisa diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2023 sebagaimana jadwal yang dibuat Kementerian Perhubungan.

Dillon menilai, pemberlakuan Zero ODOL di Indonesia bisa dilakukan jika ada sinergi bagus antar kementerian dan lembaga terkait.

Namun hingga saat ini masih terlihat belum terlihat adanya pemahaman dan visi yang sama di antara Kementerian dan Lembaga terkait itu.

“Sayangnya, belum ada sinergi antar Kementerian dan Lembaga terkait. Seharusnya, semua kementerian harus punya pemahaman dan visi yang sama,” ujar Harya dalam keterangannya, Selasa  (11/10/2021).

Soal masih adanya keluhan dari industri yang meminta agar pemerintah menaikkan kelas jalan agar truk yang memiliki kapasitas besar agar bisa masuk kawasan industri, pusat distribusi, dan pelabuhan atau tempat pindah moda, dia mengatakan perlu dibuat opsi angkutan barang berbasis rel.

Ilustrasi truk ODOL mengangkut minyak sawit mentah (CPO) terperosok saat melintasi medan berlumpur.
Ilustrasi - Truk ODOL mengangkut minyak sawit mentah (CPO) terperosok saat melintasi medan berlumpur. (Capture Youtube)

“Karena semua titik-titiknya sudah jelas. Harusnya rencana pembangunan pelabuhan dan sentra industri terintegrasi dengan konektivitas rel sehingga, arus lalu lintas barang bervolume tinggi dapat terlayani dengan efisien dan berkeselamatan,” katanya.

Dia juga mengatakan kewenangan manajemen transportasi angkutan barang berbasis jalan raya masih belum sepenuhnya terintegrasi, karena masih ada kewenangan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

“Belum lagi kewenangan penindakan di lapangan yang masih ada peran Polri (Korlantas). Di beberapa negara maju, otoritas itu di bawah satu kementerian,” ujarnya.

Baca juga: Asosiasi Pengusaha Sawit dan Semen Minta Zero ODOL Diundur Lagi Hingga 2025

Menurut dia, sebaiknya masalah kelembagaan terlebih dahulu harus dipecahkan. Dengan begitu, pelaku usaha dalam hal ini pengusaha truk maupun pemilik barang tidak akan bingung.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas