Wacana Jalan Berbayar di Jakarta, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan dan Kaji Ulang
DPR meminta Kemenhub mengkaji ulang rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Choirul Arifin
![Wacana Jalan Berbayar di Jakarta, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan dan Kaji Ulang](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/rencana-pemprov-dki-terapkan-jalan-berbayar_20230113_204148.jpg)
"Tentu kita pahami bahwa ERP masyarakat Memiliki pilihan.
Pilihannya mereka bermobilitas lebih efisien dengan angkutan umum atau harus mengeluarkan cost lebih untuk beralih," kata Syafrin.
Syafrin mengklaim saat ini pelayanan angkutan umum di Jakarta sudah mampu memanjakan warga yang bermobilitas.
Apalagi, lanjut dia, dengan banyaknya pilihan moda transportasi umum di Jakarta yakni mulai dari Transjakarta, commuter line, MRT dan LRT.
"Dengan menggunakan angkutan umum yang ada, saat ini kami bisa menjamin 30 menit atau satu jam kemudian bisa sampai karena jika menggunakan Transjakarta yang layanannya kita jaga sterilisasi koridor demikian pula halnya menggunakan MRT,LRT dan juga KRL misalnya.
Rencananya, tahun ini akan dioperasikan LRT Jabodebek mulai dari Cibubur menuju Dukuh Atas begitu pula dari kawasan Bekasi Timur ke Dukuh Atas.
"Artinya dari sisi kapasitas angkutan umum baik itu dari kapasitas dan kualitasnya ini tentu terus ditingkatkan oleh pemerintah baik itu di dalam Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek," paparnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.