Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Otomotif sekaligus Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan subsidi mobil listrik (electric vehicle/EV) bisa memberikan dorongan positif bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

"Memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik termasuk bus, motor, dan mobil merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Subsidi tersebut dapat memberikan dorongan positif bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan," tutur Yannes kepada Tribunnews.com, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Bandingkan Mobil Listrik dengan Bus BBM, Pengamat Otomotif: Tidak Logis

Yannes menambahkan, selain itu subsidi juga dapat membantu mengurangi biaya pembelian kendaraan listrik yang masih relatif mahal dibandingkan dengan kendaraan bermotor konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil.

Lebih lanjut ia menyebut, langkah pemerintah dalam memberikan subsidi perlu diimbangi dengan langkah-langkah lain, seperti membangun infrastruktur pengisian daya listrik yang memadai dan merancang kebijakan yang mendukung perkembangan kendaraan listrik, seperti pengurangan pajak dan regulasi yang memudahkan pembelian dan penggunaan kendaraan listrik.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik yang digunakan oleh kendaraan listrik.

Jika sumber energi yang digunakan masih berasal dari bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan listrik masih belum dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mengurangi emisi gas buang dan dampak lingkungan negatif lainnya.

Baca juga: Anies Baswedan Singgung Emisi Kendaraan Listrik Lebih Tinggi dari Bus, Apa Kata APM?

"Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong penggunaan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik yang digunakan oleh kendaraan listrik," jelas Yannes.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif untuk setiap pembelian kendaraan listrik, mulai dari motor, mobil hingga bus sebagai upaya menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Adapun pemberian insentif tersebut akan ditujukan pada, pertama kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 40 persen.

Ini akan diberikan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen. Kedua, KBLBB dengan TKDN di atas atau sama dengan 20 persen serta di bawah 40 persen. Ini akan diberikan PPN DTP sebesar 5 persen, sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6 persen.

Dikritik

Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyindir soal subsidi mobil listrik yang diberikan pemerintah saat ini tidak mengurangi masalah polusi udara.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," tutur Anies dikutip dari video KompasTV, Senin (8/5/2023).

Ia mengklaim, emisi perkapita per-kilometer yang dikeluarkan mobil listrik masih lebih besar jika dibandingkan dengan bus Berbahan Bakar Minyak (BBM).