Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Lingkungan Hidup Prof Emil Salim mengkritik langkah pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya, kendaraan listrik bukan solusi mengatasi permasalahan polisi udara apalagi mengejar target nol emisi atau net zero emissions pada 2060.

“Kendaraan listrik ketika daya baterainya habis dia akan bertumpu pada listrik, sementara keseluruhan listrik kita bertumpu batu bara yang menjadi kunci pencemaran udara,” katanya dalam dialog nasional Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045 di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Guru Besar FEB UI itu menilai transisi dari energi fosil ke listrik hanya menggeser konsumsi minyak bumi ke batu bara yang mana sama-sama bahan bakar fosil.

Emil menegaskan selama masih bergantung pada listrik dari batu bara akan sulit Indonesia bisa mencapai NZE.

“Saya melihat ada kegalauan kebijakan di sepanjang upaya pengurangan emisi ini, belum ada ketegasan bahwa kita mau mengendalikan Co2 agar bisa mengendalikan perubahan iklim," ucapnya.

Pernyataan Prof Emil serupa dengan Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) bahwa kebijakan mobil listrik hanya memindahkan emisi.

Jika sebelumnya emisi dikeluarkan melalui knalpot mobil, dengan adanya mobil listrik, emisi itu dikeluarkan melalui cerobong asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)..

Baca juga: Bos PLN Juga Ajak Masyarakat Gunakan Kendaraan Listrik untuk Turunkan Polusi Udara

"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit," ucap JK.

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," sambung dia.

Baca juga: Wuling Investasi Rp2 Triliun di Jawa Barat Kembangkan Industri Kendaraan Listrik

Dia menuturkan kebijakan subsidi mobil listrik harus dibarengi dengan pengembangan pembangkit listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.