Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah memberikan program subsidi Rp 7 juta untuk konversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke listrik, dengan kuota 50.000 unit sejak April 2023.

Syarat untuk konversi sepeda motor sendiri, seluruh surat-surat kendaraan harus dalam keadaan aktif dan sama dengan KTP, serta dilakukan di bengkel konversi yang telah terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meskipun sudah sejak April program tersebut bergulir, namun peminatnya masih terhitung sedikit.

Baca juga: Program Konversi Motor Listrik Tak Laku, Target 50 Ribu hingga Akhir 2023 Baru Tercapai 4.500 Unit

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mengatakan hingga saat ini sudah ada 6.000 kendaraan yang mendaftar ke program tersebut.

"Sekarang sudah ada 6.000 yang mendaftar sejak April. Saya juga punya pertanyaan yang sama (soal sepi peminat) meskipun kita sudah melakukan survei sebelumnya. Disurvei memang masyarakat itu kira-kira sanggupnya di range Rp 5 juta, itu dari survei kita," tutur Dadan kepada Tribunnews.com, Senin (18/9/2023).

Menurut, Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Program Konversi, di pasal 3 menjelaskan bahwa biaya konversi paket baterai, brushless DC (BLDC) motor dan controller dihitung maksimal ialah sebesar Rp 17 juta.

"Nah sekarang dari harga baterai yang naik, selisihnya itu tidak Rp 5 juta, tetapi menjadi Rp 7 juta bahkan mungkin Rp 8 juta dan di angka itu masyarakat mikirnya agak lama," imbuhnya.

Oleh karenanya, untuk mengakselerasi minat masyarakat untuk konversi sepeda motor mereka ke sepeda motor listrik, Kementerian ESDM telah menyiapkan dua jurus yang akan lebih menghemat biaya yang dikeluarkan masyarakat.

Baca juga: Sukseskan Konversi Motor Listrik, Kementerian ESDM Sinergikan Berbagai Pihak

"Terobosan kita sekarang ini, pertama adalah baterai swap, yang akan kita tawarkan. Kemarin kan programnya baterainya itu bagian yang juga harus dibeli. Sekarang kita akan dorong supaya baterainya swap saja. Kalau dengan swap itu nanti biaya yang dikeluarkan lebih sedikit atau separuhnya," terang Dadan.

Kedua, Kementerian ESDM akan memperluas jangkauan peserta, tidak hanya masyarakat tetapi juga pemilik kendaraan seperti perusahaan.

"Perusahaan itu kan punya inventaris motor. Nah ini kita akan buka. Kalau dengan perusahaan diharapkan bisa lebih terkoordinasi dan mungkin juga bisa ada support tambahan dari perusahaan. Jadi dua hal ini yang kita lakukan. Keduanya sudah mulai berjalan dan secara sosialisasi sudah kita lakukan dua hal ini. Tetapi memang ada revisi dari Peraturan Menteri," jelasnya.

Dengan dua strategi yang disiapkan, nantinya masyarakat dapat membayar biaya konversi dengan lebih murah, sekitar Rp 1,5 juta.

"Nah makanya kalau di swap baterainya, masyarakat hanya menambahkan Rp 1 juta atau Rp 1,5 juta," ucap Dadan.