TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian tahun tinggal beberapa jam lagi. Tahun politik akan melahirkan peristiwa besar yaitu seleksi kepemimpinan wakil rakyat di seluruh tingkatan, dan presiden dan wakil presiden lewat Pemilu 2014.

Integritas penyelenggara pemilu dipertaruhkan untuk memastikan pemilu demokratis.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/12/2013), mengatakan penyelenggara pemilu harus memberikan garansi bahwa integritasnya salah satu proses yang menentukan Pemilu 2014 berjalan demokratis.

"Belajar dari pengalaman sepanjang 2013, integritas para penyelenggara pemilu dari KPU hingga KPPS, dari Bawaslu hingga PPL, menjadi tantangan paling besar terhadap proses Pemilu. Adanya kekhawatiran Pemilu berjalan tidak benar-benar mencerminkan suara rakyat semakin terlihat," ujar Masykurudin.

Menurutnya, menjaga integritas penyelenggaraan terutama menjamin suara rakyat untuk benar-benar terwakilkan kepada partai politik dan calon yang menjadi pilihan pemilih adalah tugas utama sepanjang 2014.

Cara menjaga integritas tersebut diantaranya, pertama; tahan terhadap setiap intervensi. Sekuat apapun godaan dari pihak manapun yang ingin merusak hasil Pemilu tidak akan ada artinya jika penyelenggara Pemilu mampu menolaknya. Tinggalkan kebiasaan lama yang buruk, karena sebesar apapun uang yang ditawarkan sesungguhnya tidak sebesar harga kemurnian suara pemilih.

Kedua; melaksanakan tahapan Pemilu tidak sekedar karena mendapatkan honor, tetapi bagian dari panggilan nurani. Menjadi penyelenggara Pemilu bukanlah seperti mencari pekerjaan tetapi juga pengabdian dan pelayanan ke masyarakat pemilih. Keterlambatan menerima honor misalnya karena anggaran belum turun sama sekali tidak mempengaruhi kualitas pelaksanaan tahapan Pemilu.

Ketiga; menanamkan pemahaman bahwa Pemilu bukan hanya seleksi kepemimpinan tetapi juga perihal masa depan. Masa depan bersama, masa depan generasi muda kita. Memberikan pelajaran kepada generasi penerus bagaimana mengelola Pemilu yang jurdil dan transparan.

"Mewariskan sejarah, bahwa Pemilu 2014 adalah ulangan sejarah Pemilu 1955 di mana partisipasi seluruh elemen masyarakat bebas memilih dan mewakilkan aspirasinya," terangnya.